PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
ANTARA TANTANGAN DAN HARAPAN
Oleh: Ian
Seiring dengan penerapan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, maka peran daerah menjadi sangat penting artinya bagi upaya meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Semangat seperti itulah yang saat ini terus bergulir ditengah-tengah masyarakat, meskipun dalam prakteknya belum sebagaimana yang diharapkan banyak pihak. Barangkali itulah proses yang harus dilalui secara bertahap dan berkesinambungan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
Kalau merujuk pada UU No 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk bagaimana suatu daerah melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya masing-masing.
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sejak tahun 2001 telah mencoba melakukan perencanaan pembangunan partisipatif didalam kerangka menggali aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan dan kota. Sebuah langkah positif yang patut dikembangkan lebih lanjut, apalagi hal seperti itu masih dalam taraf pembelajaran yang tentu saja disana-sini masih terdapat kelemahan baik dalam tataran konsep maupun implementasinya di masyarakat.
Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya karena banyak factor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-tengah masyarakat.
Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur / komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus, pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan ini yang membedakan dengan pola-pola pendekatan perencanaan pembangunan sebelumnya yang cenderung sentralistik.
Nah, dengan era otonomi daerah yang tengah dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dengan asas desentralisasi ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang luas menjadi semakin baik dan meningkat. Lagipula, pola pendekatan perencanaan pembangunan ini sekaligus menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang sangat baik bagi masyarakat. Hal ini tercermin bagaimana masyarakat secara menyeluruh mampu melakukan proses demokratisasi yang baik melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan semua unsur warga masyarakat mulai dari level RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kelurahan, Kecamatan, sampai Kota.
Penggerak Pembangunan
Dalam pola pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif yang sedang dikembangkan ini pada dasarnya yang menjadi ujung tombak dan sekaligus garda terdepan bagi berhasilnya pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif tiada lain adalah sejauhmana keterlibatan warga termasuk pengurus RT dan RW dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang ada di lingkup RT dan RW tersebut.
Lembaga organisasi RT dan RW sebagai sebuah lembaga masyarakat yang bersifat “pengabdian” yang dikelola oleh pengurus RT dan RW ini benar-benar patut diacungi jempol karena pengabdian, ketulusan dan keikhlasan yang dilakukan bagi kepentingan masyarakat semata-mata dan jauh dari berbagai kepentingan pribadi. Barangkali pada level-level seperti inilah pembelajaran demokratisasi warga diimplementasikan bagi kepentingan warga masyarakat sekitarnya. Warga masyarakat yang mengajukan usulan program kegiatan, warga masyarakat pulalah yang melakukan dan sekaligus melakukan pengawasannya. Kesederhanaan, kebersamaan, dan kejujuran diantara warga yang sangat majemuk barangkali menjadi kata kunci perekat diantara mereka.
Bukanlah rahasia lagi bahwa yang namanya pengurus RT dan RW ini sudah biasa kalau harus berkorban tenaga, pikiran, dan dana ketika melakukan berbagai program kegiatan yang ada di lingkup ke-rt-an maupun ke-rw-an, apalagi kalau menyambut adanya event-event tertentu. Bahkan tidak jarang mereka harus berhadapan langsung dengan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti masalah keributan / perkelahian antar warga, keamanan warga, dan sebagainya yang kadangkala jiwa menjadi taruhannya. Mudah-mudahan jiwa dan semangat pengabdian mereka tetap terjaga dengan baik.
Harapan dan Tantangan
Nuansa demokratis benar-benar nampak diberbagai forum musyawarah tingkat RT dan RW. Kesadaran dan kebersamaan yang tumbuh dan berkembang dengan baik pada organisasi paling bawah ini paling tidak merupakan modal dasar yang sangat berharga bagi pembangunan masyarakat di daerah pada umumnya. Tetapi, kondisi yang ada di lingkup ke-rt-an maupun ke-rw-an sekaligus bisa menjadi kendala atau ganjalan manakala aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat level bawah ini terabaikan begitu saja. Jangan sampai “manis di mulut tetapi sepi dalam realitas”. Apabila hal ini terjadi, maka pola pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif hanya tinggal sebagai sebuah slogan yang manis dibicarakan, namun pahit dalam tataran pelaksanaannya.
Sebagai sebuah gambaran sederhana, misalnya ketika akan diselenggarakan Musyawarah Kelurahan Membangun (Muskelbang) maka setiap RT dan RW harus mempersiapkan usulan-usulan program yang akan dilakukan untuk suatu periode tertentu baik berupa usulan kegiatan yang bersifat phisik maupun nonphisik. Usulan program yang diajukan oleh RT dan RW tersebut selanjutnya dibawa ke level kelurahan untuk dibahas lebih lanjut ke forum Muskelbang. Forum inilah diharapkan menjadi ajang pembelajaran demokratisasi para warga di level kelurahan.
Nah, sebelum sampai pada forum Muskelbang, sesuai dengan SK Walikota Surakarta Nomor: 410/45-A/1/2002 tentang pedoman teknis penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan Membangun, Musyawarah Kecamatan Membangun dan Musyawarah Kota Membangun Kota Surakarta tahun 2002, disebutkan bahwa sebelum dilaksanakan Muskelbang terlebih dahulu dilakukan Pra-Muskelbang I dan II.
Secara garis besar, pada dasarnya apa yang dilakukan dalam kegiatan Pra-Muskelbang I dan II merupakan tahapan-tahapan persiapan yang perlu dilakukan agar Muskelbang yang akan diselenggarakan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, apa yang telah dihasilkan dalam forum Muskelbang ini akan dibahas ke forum musyawarah tingkat Kecamatan (Muscambang) dan selanjutnya ke forum musyawarah Kota (Muskotbang).
Musyawarah yang dilakukan mulai level Kelurahan, Kecamatan, dan Kota tiada lain dimaksudkan untuk menjaring semua aspirasi yang berkembang dari berbagai komponen masyarakat yang ada tanpa terkecuali untuk ikut serta merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan program pembangunan daerahnya masing-masing. Apa yang dimusyawarahkan pada forum-forum tersebut bukan saja usulan program kegiatan yang bersifat program fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik, termasuk didalamnya sejumlah indicator keberhasilan dan besaran dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Pertanyaan yang sering muncul dari warga masyarakat lapisan bawah ini adalah apakah program kegiatan yang diusulkan yang bersumber dari musyawarah di tingkat RT dan RW tersebut nantinya akan terealisir? Pertanyaan polos dan lugas yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam warga masyarakat tersebut tentunya wajar dan sah-sah saja. Oleh karena, umumnya mereka sangat berharap bahwa apa yang diusulkan tersebut dapat terealisir, sehingga akan mampu memperbaiki kondisi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi, di sisi yang lain pemerintah kota memiliki kendala klasik yaitu keterbatasan anggaran bagi pembangunan daerah. Bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2002 porsi dana yang disediakan untuk pembangunan sangatlah minim. Disamping itu, masyarakat sendiri juga tidak pernah tahu seberapa besar pemerintah kota (pemkot) mampu menghasilkan penerimaan (pendapatan) bagi APBDnya dan akan dialokasikan pada kegiatan apa. Ini berarti bahwa sosialisasi memiliki arti yang sangat penting bagi warga masyarakat.
Mengingat berbagai keterbatasan yang ada (sumber dana), maka pemerintah biasanya menggunakan strategi penetapan Daftar Skala Prioritas (DSP). Dalam artian bahwa pemerintah hanya akan melaksanakan atau membiayai program kegiatan yang memang menjadi skala prioritas utama pembangunan di daerah. Nah, bagaimana dengan program kegiatan yang memiliki bobot prioritas nomor-nomor berikutnya? Pertanyaan ini pernah muncul dalam suatu forum pelatihan fasilitator di sebuah hotel di Solo beberapa waktu yang lalu sebagai sebuah respon dari instruktur yang mewakili pemerintah kota (pemkot).
Kalau yang diterima dan dibiayai APBD hanya usulan kegiatan yang memperoleh prioritas utama, sementara prioritas nomor berikutnya tersisihkan dan harus diusulkan lagi untuk periode berikutnya, maka hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi para pengusul program kegiatan yang sudah bersusah dan berpayah-payah menyusun usulan program tersebut. Pertama: penentuan pola DSP seperti itu tidak efisien, karena pengusul (RT dan RW) harus mengusulkan lagi untuk tahun berikutnya. Kedua, salah satu dampak yang sangat tidak diharapkan adalah munculnya sikap para pengusul yang lebih cenderung asal-asalan dalam mengajukan usulan kegiatan, karena merasa toh pada akhirnya usulannya nanti tidak terealisir juga. Sikap seperti ini bisa saja muncul sebagai sebuah akumulasi kekecewaan yang lama. Ketiga, sikap lainnya yang barangkali perlu diantisipasi adalah munculnya sikap masa bodoh, cuek atau tidak mau tahu terhadap pembangunan masyarakat di lingkungannya.
Sikap-sikap tersebut jelas akan menghambat gerak pembangunan di suatu daerah. Oleh karenanya, salah satu gagasan yang barangkali dapat membantu meredam kekecewaan masyarakat adalah dengan menempatkan skala prioritas pembangunan berdasarkan periodisasi (jenjang waktu), katakanlah tahun pertama, kedua dan seterusnya. Kalau periodisasi ini bisa dilakukan maka masyarakat akan tetap memiliki motivasi yang tinggi karena mereka tahu bahwa usulan kegiatannya akan tetap dapat dilaksanakan, meskipun tidak periode sekarang (misalnya). Disisi lain, masyarakat akan memiliki apresiasi yang baik dan positif terhadap pemerintah bahwa ternyata pemerintah benar-benar memiliki komitmen yang tinggi terhadap masyarakat pada umumnya. Ini merupakan modal dasar pembangunan yang sangat berharga bagi pembangunan masyarakat kedepan, tumbuhnya kepercayaan terhadap pemerintahannya sendiri (pemkot).
Sebagai warga masyarakat awam hanya bisa berharap, mudah-mudahan pola pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif ini benar-benar bisa menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan diantara warga masyarakat dalam membangun daerahnya sesuai dengan visi dan misi kota Solo tercinta ini. Bagaimana realisiasinya, tunggu
Berikut ini adalah versi HTML dari berkas http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ133.pdf.
G o o g l e membuat versi HTML dari dokumen tersebut secara otomatis pada saat menelusuri web.
| Page 1 |
Good Governance Brief
Juli 2009
Seperti negara-negara lain di seluruh dunia—baik negara maju maupun berkembang—kinerja pemerintah daerah
di Indonesia diukur terutama melalui pemberian pelayanan dasar. Yang termasuk pelayanan dasar adalah bidang
pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, manajemen limbah dan penciptaan iklim investasi yang
kondusif. Meskipun usaha peningkatan pelayanan merupakan manifestasi konkret dalam tata kelola pemerintahan
yang baik untuk mempromosikan pengembangan
manusia, pemerintah daerah harus berjuang
mengatasi banyak tantangan dan keterbatasan.
Risalah tata-kelola pemerintahan yang baik ini
berfokus pada motivasi dan kemajuan yang
bermunculan oleh beberapa kabupaten/kota yang
didampingi oleh USAID-Local Governance
Support Program (LGSP) dalam peningkatan
sistem manajemen mereka demi terciptanya
pelayanan yang efektif. Risalah ini akan membahas:
• Beberapa kendala pada pelayanan publik yang baik
• Minat yang tumbuh untuk perbaikan manajemen pelayanan publik
• Contoh pembaharuan di beberapa provinsi/kabupaten/kota
• Faktor-faktor pendukung pembaharuan dalam pelayanan publik, dan
• Kesimpulan serta saran untuk upaya-upaya berikutnya
Beberapa Kendala Bagi Penyediaan Pelayanan Publik Desentralisasi
Yang Efektif
Infrastruktur dan sumber daya yang mencukupi sering disebut sebagai modal utama dalam pemberian pelayanan
publik yang baik di tingkat kabupaten/kota. Meskipun demikian, yang sama pentingnya, dan mungkin yang lebih
menantang adalah kerangka kelembagaan bagi pelayanan publik. Di Indonesia, keterbatasan kelembagaan menjadi
kendala besar bagi pelayanan publik yang sukar diatasi, seperti digambarkan di bawah ini.
Meskipun peraturan perundangan diera tahun 1999 telah melimpahkan urusan dan kewenangan begitu besar
atas manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik bagi pemerintah daerah, kurang konsistennya kerangka hukum
dan peraturan perundangan bagi desentralisasi pemerintahan membuat pemerintah kabupaten/kota harus
Pembaharuan dalam Manajemen
Pelayanan Publik Daerah
Pendekatan paling efektif bagi peningkatan
pelayanan nampaknya akan terus maju secara
perlahan, dengan menggunakan skema tindakan
sebagai “batu susun” untuk pelaksanaan perbaikan-
perbaikan sederhana yang mempunyai kemungkinan
berhasil, dan akan terus bertahan.
Tantangan dan Peluang dalam
Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia
| Page 2 |
2
berjuang untuk merumuskan serta melaksanakan peran dan tanggungjawabnya. Hal ini mempersulit perencanaan
dan anggaran dan seringkali menyebabkan semacam kelumpuhan, dimana tidak berbuat apa-apa dianggap lebih
aman daripada melakukan tindakan tertentu. Pemerintah kabupaten/kota yang terperangkap dalam status
perundangan yang tidak jelas seperti ini pada umumnya tidak proaktif dalam mengarahkan pengembangan
daerah dan manajemen pelayanan publik.
Reformasi pelayanan publik yang sepotong-sepotong saat ini melanggengkan inefiesiensi birokrasi. Orang begitu
berminat atas kedudukan di pemerintah daerah, tetapi karena kenaikan pangkat tidak didasari sistem meritokrasi,
mereka kehilangan semangat untuk berkinerja baik. Akibatnya, banyak pegawai pemerintah tidak merasakan
perlunya reformasi dalam pelayanan publik, karena waktu mereka akan banyak tersita tanpa imbalan kenaikan
karir yang konkret dalam tugas-tugas tersebut.
Demikian juga, korupsi masih terus menjadi penghambat bagi tata-kelola pemerintahan yang baik. Undang-
undang anti korupsi dan pelaksanaannya, termasuk reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih
berada dalam tahap awal. Akibatnya, masyarakat terus berhadapan dengan biaya tinggi serta inefisiensi kinerja
dalam penyediaan pelayanan publik.
Proses konsultasi dan pembuatan keputusan untuk demokrasi di pemerintah kabupaten/kota masih terus
bermunculan setelah desentralisasi berjalan sepuluh tahun. Ada kekurangan semangat pendorong dan
keterampilan dalam membangun proses demokrasi yang berarti. Seringkali, pemerintah daerah memandang
masyarakatnya sebagai pembuat kericuhan daripada sebagai mitra dalam pembangunan, maka usaha membangun
nilai tujuan bersama untuk peningkatan pelayanan publik gagal.
Minat dan Motivasi yang Tumbuh untuk Reformasi
Meskipun hambatan-hambatan yang digambarkan diatas menjadi penghalang utama bagi manajemen pelayanan
publik, terdapat pula titik-titik cerah terkait dengan minat dan bahkan dedikasi untuk reformasi di beberapa
kabupaten/kota. Ada sebuah gerakan yang muncul untuk memberi advokasi pembaharuan manajemen pelayanan
publik yang dapat menciptakan “kelompok-kelompok integritas,” mendorong arah politis, dan menunjukkan
potensi kuat untuk menerima, replikasi, serta reformasi berkelanjutan dalam spektrum luas pelayanan publik
di daerah. Gagasan untuk pembaharuan tidak hanya didorong oleh tidak adanya pelayanan yang terjangkau,
tetapi juga oleh faktor-faktor yang digambarkan di bawah ini.
Pertama, beberapa pemerintah daerah dan kelompok masyarakat menyadari bahwa perbaikan dalam pelayanan
publik tidak harus berarti pengalokasian dana yang besar, tetapi lebih pada orientasi kuat terhadap penerima
pelayanan daerah dan keberpihakan pada orang miskin. Bila dilaksanakan dengan benar, perbaikan-perbaikan
tersebut akan membawa hasil signifikan terhadap kepuasan masyarakat, serta bertambah meningkatnya
popularitas para pimpinan daerah. Dari sisi lain, pemerintah daerah harus membuka lebih banyak partisipasi,
sekaligus terkandung didalamnya peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah tidak
dapat menyembunyikan diri lagi dengan alasan bahwa “tidak ada dana untuk peningkatan pelayanan publik.”
Kedua, adanya konvergensi gagasan. Manajemen tata-kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik adalah
dua gagasan yang sudah tiba waktunya. Gagasan-gagasan tersebut semakin dibuat lebih jelas dalam kebijakan
pemerintahan, sudah menjadi pokok bahasan biasa dalam program ‘talk show’ terkait dengan akuntabilitas
pemerintahan, serta membuat para pimpinan daerah yang tidak mendukung gagasan tersebut seperti ketinggalan
zaman. Saat ini, meskipun para pimpinan sering hanya memberikan janji manis terhadap tuntutan masyarakat,
mereka tidak mungkin lagi ingin dalam keadaan tertangkap tidak melakukan apa-apa bagi peningkatan pelayanan
publik, dan hal ini semakin mendorong lembaga-lembaga swadaya masyarakat memberikan advokasi mengenai
reformasi.
| Page 3 |
3
Ketiga, semakin adanya ketersambungan. Beberapa puluh tahun lalu rumah tangga miskin yang paling menderita
akibat pelayanan publik buruk mungkin akan diam seribu bahasa dan apatis, kini telekomunikasi di seluruh
dunia sudah memungkinkan semua saluran televisi dan radio diakses oleh hampir semua keluarga, kecuali
keluarga-keluarga miskin dan paling terpencil. Sebagai akibatnya, masyarakat secara politis dan sosial semakin
cerdas, semakin sadar akan masalah yang dihadapi, semakin dapat membandingkan dan memberikan penilaian
atas kinerja pemerintah, semakin terhubung dan terorganisir dalam jaringan, semakin dapat terlibat dalam
kelompok kepentingan, dan semakin percaya diri dalam merumuskan tuntutan dan dalam mendorong reformasi.
Keempat, kemunculan media terbuka mendorong publisitas. Lembaga penerbitan seperti Jawa Pos memberikan
penghargaan tahunan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendorong desentralisasi dan demokrasi.
Demikian pula, ada kajian yang secara berkala dilaksanakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam
beberapa bidang. Survei semacam ini terus terang mengungkap sisi baik, buruk dan jelek, dan merupakan
sumber kebanggaan dan kekhawatiran bagi pemerintah daerah pada saat hal tersebut dipublikasikan.
Diketahuinya banyak hal oleh masyarakat luas banyak membantu untuk mengubah sisi jelek menjadi terlihat
lebih baik, dan pemerintah daerah yang sudah melaksanakan dengan baik merasa bangga prestasi mereka bisa
disaksikan banyak orang.
Dorongan baru warga masyarakat atas pelayanan publik perlahan menggerus kebiasaan lama meskipun dalam
beberapa kasus para pemimpin daerah menghalanginya, bahkan meminta hal tersebut dihentikan kalau
kepentingan pribadi mereka terancam. Semua ini menunjukkan bahwa sedang terjadi pergeseran paradigma,
yang terlihat dalam peningkatan partisipasi masyarakat, akses informasi, transparansi dan akuntabilitas yang
semakin besar, perencanaan dan pengawasan para pemangku kepentingan, serta meningkatnya kemitraan antara
lembaga konsultan dan pemerintahan daerah untuk bekerja memperbaiki pelayanan publik.
Pembaharuan Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten/Kota
Meningkatkan pelayanan publik seringkali lebih merupakan masalah manajemen dibanding masalah teknis atau
keuangan. Masalah-masalah pokok dalam peningkatan manajemen pelayanan publik adalah perbaikan manajemen
data, organisasi pelayanan, dan hubungan dengan konstituen atau pelanggan. Untuk membantu mitra pemerintah
daerah dalam peningkatan manajemen pelayanan publik, LGSP memfokuskan diri pada pelayanan publik khusus
di masing-masing daerah tersebut terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan Skema Tindakan Peningkatan
Pelayanan Publik (STPP) daerah. Kotak di halaman 4 secara singkat menggambarkan ciri-ciri utama STPP.
LGSP mendukung satuan kerja perangkat pemerintah daerah yang berwawasan reformasi di sejumlah mitra
kabupaten/kota untuk menggunakan berbagai macam mekanisme pelayanan publik serta mekanisme
akuntabilitasnya, bekerja sama dengan kelompok pemangku kepentingan setempat. Pokok-pokok yang
digambarkan di bawah ini dianggap sebagai tata-kelola yang baik, karena sebelumnya pernah diterapkan di
negara lain dalam kekhasan masing-masing, dan sudah disesuaikan dengan tata-pemerintahan di Indonesia. Aspek
yang selalu muncul adalah orientasinya pada banyak pemangku kepentingan, pelanggan dan kelompok miskin,
konsentrasinya pada pemecahan manajemen berbiaya rendah untuk mengatasi ketersendatan pelayanan, dan
penggunaan konsultan penyedia jasa dalam bermitra dengan lembaga pemerintah daerah sebagai kliennya.
Pelayanan Satu Atap
Uraian: Sebuah pusat pelayanan terpadu, yang kadang-kala disebut sebagai pusat Pelayanan Satu Atap adalah
beberapa pelayanan pemerintah daerah yang disatukan dalam sebuah lokasi. Tujuan utamanya adalah peningkatan
efisensi dengan menggabungkan proses pelayanan yang berkaitan, mengurangi waktu perjalanan, waktu tunggu
pelanggan serta biaya yang harus dikeluarkan. Tingkat kabupaten menggabungkan fasilitas pengeluaran lisensi
| Page 4 |
4
Sebagai bagian dari program bantuan teknis, LGSP membantu mengorganisasi para pemangku
kepentingan daerah di wilayah administrasi pemerintahan untuk memilih pelayanan publik prioritas
yang akan ditingkatkan dan membantu mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan perbaikan
tersebut. Layanan pokok mencakup layanan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat,
layanan lingkungan dasar seperti air, sanitasi, manajemen limbah padat, atau perbaikan organisasional
non- sektor, dan sebagainya. SkemaTindakan Peningkatan Pelayanan atau STPP meningkatkan
pemberian pelayanan publik tertentu, dan meningkatkan kesadaran mengenai manajemen pelayanan
publik secara umum.STPP memperkuat manajemen data, organisasi pelayanan dan hubungan dengan
pelanggan melalui pendekatan ‘3PO’, yang menganalisa dan mengembangkan Prosedur, Personil,
Kebijakan dan Organisasi. STPP biasanya berjangka pendek (dari satu bulan sampai satu tahun) dan
meningkatkan kinerja pelayanan yang ada berdasarkan program dan anggaran yang tersedia. Meskipun
demikian, dalam beberapa hal STPP digunakan untuk menciptakan sebuah keluaran baru (seperti
peraturan daerah) atau bahkan pelayanan baru (seperti Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan
Daerah – BPKKD di Aceh Barat).
Skema Tindakan ini melengkapi, bukan menggantikan, rencana-rencana pemerintah daerah yang sudah
berlandaskan hukum, dan biasanya didanai melalui anggaran tahunan daerah. Setiap STPP disiapkan
oleh kelompok pemangku kepentingan setempat yang sudah mempunyai kepentingan dalam
memecahkan kurangnya atau tersendatnya pelayanan, yang pada saat itu sudah dilaksanakan oleh
satuan-satuan kerja di pemerintah daerah, yang bertanggungjawab atas pemberian pelayanan publik,
dan kemudian dievaluasi oleh pihak-pihak terkait. STPP meliputi daftar kegiatan yang harus
diselesaikan, sebuah kerangka waktu, anggaran, para pihak yang bertanggungjawab atas penyelesaian,
dan indikator kinerja. Mungkin juga terdapat seri STPP untuk meningkatkan pelayanan, misalnya
STPP pertama untuk dipakai membuat peraturan daerah mengenai manajemen pelayanan, dan STPP
kedua digunakan untuk mengelola perbaikan pelayanan.
Persiapan STPP mengikuti urutan logis, yakni identifikasi masalah, analisa kesenjangan kinerja,
perumusan opsi, pemilihan solusi yang diinginkan, batasan langkah-langkah dalam pelaksanaan solusi,
pergerakan sumber-sumber, dan pemonitoran kinerja. Selain dari komitmen para pemangku
kepentingan, keberhasilan penerapan STPP terutama ditentukan oleh kejelasan tujuan, kemampuan
memadukan sasaran dengan sumber-sumber dan pengawasan yang konsisten. Pengaruhnya dapat
diukur dalam waktu singkat (misalnya, pelayanan pelanggan), atau mungkin dapat terlihat sesudah
senjang waktu lama (misalnya, pada saat organisasii yang menyediakan pelayanan harus dirombak
total dan dibuat mulai dari nol). Diharapkan bahwa pelaksanaan salah satu atau lebih STPP dapat
membantu satuan-satuan kerja pemerintah daerah menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran
yang realistis untuk mencapai standar pelayanan minimal.
Apa Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan?
atau perijinan, sertifikat kelahiran, KTP, dan dokumen resmi lainnya. Pusat lain didirikan untuk menggalakkan
perkembangan ekonomi daerah dengan penyediaan pelayanan perbankan dan pemasaran untuk usaha kecil
dan menengah. Di tingkat kecamatan, pusat tersebut dapat menjadi titik jangkauan pemakai untuk pelayanan
sektor, seperti misalnya kesehatan dan pendidikan, penyampaian informasi kepada masyarakat, bahkan penengah
dalam persengketaan yang terjadi di masyarakat.
Contoh: Di provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah menemukan masalah dalam berkontak dengan
masyarakat terpencil untuk memberikan pelayanan dasar. Pada tahun 2007, kabupaten Pinrang memutuskan
untuk mengubahnya dengan mendirikan pusat pelayanan terpadu1 di kantor kecamatan Palateang. Sesudah
| Page 5 |
5
mengalami kesulitan awal dalam pengorganisasian dan pencarian tenaga, LGSP kemudian memberikan arahan
yang memungkinkan terlaksananya pelayanan administratif terkait dengan kesehatan dan pendidikan dasar. P4
juga berhasil menjadi penengah dalam persengketaan antar kelompok masyarakat mengenai sumber daerah
seperti tanah dan air. Sekarang P4 sedang membuat maklumat pelayanan dan merumuskan target pelayanan,
sehingga pemerintah daerah dapat mengukur kinerja mereka.
Contoh: Di kira-kira dua belas kabupaten yang tersebar di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi
Selatan, kantor Dinas Industri, Perdagangan dan Usaha Daerah memutuskan untuk mendukung usaha mikro,
kecil dan menengah setempat (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah, namun biasanya
kekurangan sumber untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh. Dengan dukungan LGSP, satuan
kerja di pemerintah daerah ini memutuskan untuk menggabungkan pelayanan yang tidak seragam dan sebagian
besar tidak efektif dalam sebuah pusat pelayanan usaha. Pusat pelayanan ini memberikan pelatihan, informasi
dan konsultasi kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dalam usaha memperbaiki manajemen
internalnya, kualitas produknya, akses ke kredit dan pasar, dan menggabungkan usaha mereka dengan usaha-
usaha lain melalui kemitraan dan pengelompokan. Sebagian besar pusat kegiatan usaha ini juga memperkenalkan
maklumat pelayanan dalam bentuk dan kualitas pelayanan khusus yang mereka sampaikan kepada UMKM.
Misalnya, Klinik Usaha di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, yang memulai usahanya akhir tahun 2008, telah
menetapkan target awal tahun 2009 untuk mengubah 40 usaha kecil yang tidak efisien—dari keseluruhan
4.500 usaha—menjadi usaha yang berkinerja baik, menciptakan 10 kemitraan usaha melalui penggabungan dan
penyesuaian serta menargetkan 75% kepuasan pelanggan atas semua pelayanan yang tersedia. Pusat pelayanan
lain terpadu, untuk pertama kalinya, juga sudah menggunakan indikator-indikator kinerja untuk mengukur
pencapaian mereka selama ini.2
Maklumat Pelayanan
Uraian: Maklumat pelayanan adalah pernyataan publik yang ditandatangani oleh unit pelayanan daerah mengenai
jaminan kualitas dan kuantitas pelayanan tertentu. Kalau konstituen atau kelompok pelanggan khusus terlibat,
maklumat tersebut dapat berfungsi sebagai perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Maklumat
tersebut biasanya ditempelkan di dinding-dinding tempat pelayanan diberikan. Pelanggan dapat menggunakan
maklumat tersebut sebagai dasar untuk mengevaluasi pemberian pelayanan dan dapat menyampaikan keluhan
apabila standar yang disepakati tidak tercapai3.
Contoh: Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Daerah memutuskan untuk memulai
menerapkan program keunggulan pelayanan di lima dari tiga puluh dua klinik kesehatan masyarakat. Maklumat
pelayanan menjadi dasar dari “pelayanan dengan senyum,” dimana para karyawan di klinik tersebut harus
mengenakan lencana “wajah berseri” yang menunjukkan keinginan untuk melayani. Agar hal ini dapat berjalan
baik, LGSP menyarankan tambahan beberapa komponen. Setiap unit dalam klinik tersebut harus menyediakan
sebuah kotak kaca di pintu masuknya; kotak tersebut terbagi dalam tiga bagian yang diberi warna merah,
kuning dan hijau (untuk tingkat pelayanan jelek, biasa, dan baik) serta sebuah kotak yang berisi potongan kertas
dengan warna yang sama.
1
Pos Pelayanan Publik Paripurna (P4)
2
Lihat juga Good Governance Brief: Peran Pemerintah Daerah dalam Mempromosikan Tata Pemerintahan yang
Terdesentralisasi di Indonesia, LGSP, Jakarta 2009.
3
Undang-Undang Pelayanan Publik yang disahkan DPR pada Juni 2009 membolehkan masyarakat menuntut
pemerintah atas pelayanan yang buruk.
| Page 6 |
6
Para pasien dapat mengungkapkan tingkat kepuasan mereka atas pelayanan yang diberikan dengan memasukkan
kertas pilihan mereka kedalam kotak yang sesuai. Mereka dapat juga menggunakan pulpen untuk menulis pesan
di kertas tersebut kalau berminat. Untuk pertama kalinya, klinik tersebut mulai mengumpulkan data mengenai
kinerja pelayanan berdasarkan jumlah kertas menurut warna di setiap unit. Selama kuartal pertama tahun
2009, klinik Tanjung Morawa memperoleh kenaikan 6% pengunjung sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Juga pada tahun 2009, survei pertama kali yang dilakukan oleh
lembaga swadaya masyarakat setempat menunjukkan tingkat kepuasan 82% terhadap pelayanan yang diberikan.
Hasil-hasil tersebut sekarang menjadi dasar pengukuran kepuasan pelanggan nantinya. Lebih penting lagi, Dinas
Kesehatan Daerah sudah membuat rancangan keputusan untuk pelaksanaan pengecekan pokok-pokok yang
tercantum dalam maklumat sehingga sistem sangsi dan penghargaan bisa diterapkan.
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
Uraian: Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM) merupakan website daerah untuk e-
government yang terdiri dari sebuah saluran yang dapat dipakai masyarakat untuk mengirim surat elektronik
(e-mail) dan SMS yang disebut Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM). Fasilitas ini
digunakan untuk mengelola informasi, pertanyaan, dan keluhan. Sebuah administrator sistem mengarahkan
informasi yang masuk ke satuan kerja perangkat daerah yang dituju. Biasanya, sebuah jawaban akan diberikan
dalam waktu dua kali dua-puluh empat jam. Karena semua SMS, e-mail, jawaban dan hasil secara otomatis
tercatat dan ditayangkan pada website pemerintah daerah, sistem tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk
pengawasan pemerintah oleh Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat serta lembaga swadaya masyarakat.
Contoh: Pada awal tahun 2005, hanya beberapa bulan sesudah tsunami, kabupaten Aceh Jaya, bekerjasama dengan
LGSP dan organisasi bantuan bencana di daerah tersebut, membuat sebuah pusat pelaporan (desk) sederhana
mengenai informasi kemasyarakatan dan keluhan di kota Calang untuk menangani masalah pemukiman kembali,
rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun fasilitasnya hanya terdiri dari sebuah barak kayu dengan beberapa
staf serta satu buah komputer, pusat ini sukses sehingga tiga kabupaten lain yang terkena bencana tsunami
memutuskan untuk menirunya. Perbedaan utamanya adalah bahwasanya mereka melancarkan sebuah versi
elektronik yang dikembangkan dan dikenalkan oleh LGSP untuk maksud ini, dengan menambahkan bahwa
setiap orang boleh mengirim informasi melalui HP.
Alasan penggunaan alat elektronik ini adalah karena beberapa bulan sesudah tsunami, hampir setiap orang
menggunakan HP daripada menunggu perbaikan kabel telpon, dan kira-kira satu tahun berikutnya, sebagian
besar pemerintah daerah sudah tersambung dengan Internet. Versi yang berbasis web sekarang sudah menjadi
standar baru dimana masyarakat mengukur manajemen pelayanan publik. Hampir seperti maklumat pelayanan,
versi web ini memasukkan target jawaban dan pencirian untuk melacak waktu jawaban dan pencatatan data.
Pengaturannya mungkin berbeda untuk setiap kabupaten dalam penanganan masalah pelayanan, tetapi model
ini memungkinkan semua orang mengetahui kinerja masing-masing satuan kerja di pemerintah daerah dalam
menangani masalah pelayanan. Para pimpinan daerah dikabarkan sudah mengambil tindakan disipliner kalau
jawaban tidak diberikan secara memuaskan. Pemerintah provinsi sekarang sedang menyiapkan sebuah petunjuk
untuk meniru penerapan sistem tersebut di semua kota dan kabupaten yang tersebar di Aceh, sambil mencoba
mempertimbangkan versi mereka sendiri yang tidak terbatas pada memonitor kinerja daerah tetapi juga dapat
menanggapi masalah rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat wilayah.
Sistem Manajemen Informasi Pelanggan
Uraian: Sistem manajemen informasi pelanggan adalah database komputer untuk mengelola informasi mengenai
pelayanan publik yang disampaikan kepada pelanggan, misalnya, masalah kesehatan di Puskesmas dan rumah
sakit pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan secara lebih cepat, lebih mudah, lebih murah
| Page 7 |
7
dan lebih akurat dengan menyediakan data yang lengkap dan handal kepada pemberi jasa layanan, dan pada
saat yang sama dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.
Contoh: Pada tahun 2005, Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Madiun, Jawa Timur memakai sistem manajemen
informasi dan pendaftaran pasien melalui komputer yang menjanjikan dari sebuah Puskesmas di kota Ngawi
yang terletak di kabupaten sebelahnya.4 Dengan bantuan LGSP, Dinas Kesehatan Kotamadya Madiun menguji
dan mengembangkan lebih lanjut di sebuah klinik rintisan. Begitu dianggap stabil, sistem tersebut dikembangkan
ke lima Puskesmas lain di Madiun, sedangkan Dinas Kesehatan mengembangkan sebuah sistem untuk melacak
kinerja setiap klinik.
Kompilasi data kesehatan bulanan yang semula membutuhkan waktu satu hari penuh sekarang hanya perlu
waktu satu jam. Selain itu, klinik sudah mulai mencatat kehadiran dan ketepatan waktu para karyawan serta
perlindungan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan termarjinalisasi. Karena volume data yang
meningkat pesat, penerapan sistem tersebut dirancang ulang, dan pada awal tahun 2009 sistem yang diperbarui
dapat diakses on-line.
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Uraian: Unit pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik adalah organisasi yang ditugasi untuk
mengelola pengadaan barang dan jasa melalui website, dengan demikian mengganti prosedur tender manual.
Kualifikasi setiap penjual yang ingin menyerahkan tender harus bisa diakses melalui website pemerintah, dan
kalau berhasil, akan menerima ID digital dan kunci. Di negara seperti Indonesia—dimana saluran internet
sering kurang baik—sistem ini akan menyebabkan masalah sistem yang begitu besar. Selain itu, tidak ada satu
sistempun yang seratus persen dapat menghilangkan peluang perbuatan curang. Meskipun demikian, potensi
keuntungannya demikian besar terkait dengan penghematan biaya administrasi, transparansi dan akuntabilitas.
Contoh : Beberapa tahun yang lalu, pemerintah pusat mulai mencanangkan pemakaian pengadaan barang dan
jasa pemerintah secara elektronik untuk pemerintah daerah sebagai bagian dari usaha reformasi pengadaan
barang dan jasa pemerintah. Pemerintah pusat memilih beberapa provinsi yang kemungkinan besar akan sukses
dalam hal ini, dan dengan bantuan program negara donor, memberikan bantuan untuk memasang sistemnya.
Pada tahun 2007, pemerintah provinsi Jawa Barat memutuskan siap untuk menggunakan pengadaan barang
dan jasa secara elektronik, dan kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan negara donor untuk
mempersiapkan fasilitas, memasang software, dan melatih staff untuk mengoperasikan sistem tersebut.
LGSP membantu pemerintah provinsi dalam pembuatan beberapa peraturan dan mendirikan Unit Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Badan yang baru ini dilengkapi dengan staf, kantor dan alat telekomunikasi
yang handal. Sesudah peluncuran resmi Juli 2008, lembaga ini menghadapi penolakan dari beberapa badan
pemerintah daerah dan penjual yang mengatakan bahwa koneksinya lambat dan sistemnya tidak mudah sehingga
memperlambat pengadaan barang dan jasa. Meskipun sistemnya memang belum sempurna, keluhan mendasar
dan dibelakangnya adalah bahwa pengadaan barang dan jasa yang transparan kurang diterima. LPSE sudah
menjawab tantangan tersebut dengan terus menerus membantu meningkatkan proses dan memperbaiki
fasilitasnya.
Ringkasan di halaman berikut menunjukkan pembaharuan yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya,
nama kabupaten/kota dimana pembaharuan sudah berhasil dilaksanakan dan juga penerapan selanjutnya
replikasi—baik secara internal dan eksternal—yang sudah dimulai sampai saat diterbitkannya risalah ini.
4 Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)
| Page 8 |
8
Ringkasan Pembaharuan Manajemen Pelayanan Dengan Bantuan LGSP
| Page 9 |
9
Faktor-Faktor yang Menunjang Keberhasilan Pelaksanaan
Seperti ditunjukkan diatas, dengan bantuan perbaikan tatacara manajemen yang dimulai melalui dana LGSP,
pemerintah daerah sudah menunjukkan kemampuan mereka dalam menjawab kebutuhan warga masyarakat
dan memberikan pelayanan publik kepada mereka, termasuk kepada kelompok miskin. Biasanya, pilihan didasari
oleh keperluan yang diungkapkan oleh kelompok pemangku kepentingan di setiap daerah untuk memberikan
dan memperbaiki prioritas pelayanan, dan yang muncul selama proses perencanaan tindakan tersebut. Beberapa
faktor nampaknya menunjang sukses tahapan ini—serta potensi untuk melembagakannya sehingga
kesinambungan dapat terjaga.
Kepemimpinan yang Berkomitmen
Ini merupakan sebuah prasyarat dalam memulai sebuah perubahan. Idealnya, baik Bupati/Walikota dan para
Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus terus menerus mendukung pemberian pelayanan
masyarakat yang transparan dan akuntabel. Dukungan aktif dan nyata mereka merupakan langkah penting
pertama dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber terkait usaha perbaikan pelayanan publik.
Penerapan perbaikan tatacara manajemen melalui maklumat pelayanan di Deli Serdang, Sumatera Utara,
memberikan contoh baik apa yang bisa dilakukan oleh kepimpinanan yang berkomitmen. Tawaran pertama
LGSP untuk memberikan bantuan teknis kepada kabupaten Deli Serdang nampaknya terhenti selama beberapa
bulan karena para politisi daerah nampaknya tidak berminat. Meskipun demikian, begitu Bupati dapat mengatasi
keengganan mengenai usulan bantuan teknis, para pemangku kepentingan setempat mulai bersuara nyaring
mengenai pelayanan kesehatan yang berjalan buruk, dan dia menjadi pendukung utamanya.
Empat tahun kemudian, Deli Serdang menjadi kabupaten yang berkinerja cemerlang, karena berhasil
menyelesaikan program rintisan keunggulan pelayanan di empat Puskesmas daerah, kemudian berlanjut mencapai
10 Puskesmas lagi di kabupaten itu. Tidak hanya sampai di situ, Bupati yang sama juga secara terus terang
menyatakan dirinya, Dinas Kesehatan Daerah, dan lima SKPD pemerintah daerah lainnya bekomitmen untuk
menerapkan prinsip manajemen pelayanan publik yang baik melalui penggunaan maklumat pelayanan dengan
mengambil contoh Dinas Kesehatan.
Satu pusat Pelayanan Satu Atap di Pinrang, Sulawesi Selatan, juga mendapatkan keuntungan dari kepeminpinan
kuat seorang Bupati. Didukung oleh kebijakan nasional yang baru untuk meningkatkan peran kecamatan-
kecamatan, pada tahun 2009 Bupati Pinrang yang baru terpilih memutuskan untuk mengembangkan jangkauan
pelayanan agar disediakan melalui pusat pelayanan terpadu yang dirintis di kecamatan Palateang, dan Bupati
juga mempunyai komitmen untuk terus mengembangkannya ke 11 kecamatan lainnya sebelum masa jabatannya
habis tahun 2014. Kepemimpinan yang berkomitmen seringkali merupakan agen perubahan satu-satunya dalam
melaksanakan reformasi.
Alat dan Metodologi yang Tepat
Pemerintah daerah yang siap untuk melakukan pembaharuan biasanya mencari ilmu pengetahuan dan instrumen
yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam banyak hal, perubahan hanya dapat dilaksanakan
sesudah para pemangku kepentingan setempat yakin bahwa mereka mempunyai instrumen yang benar, dan
bahwa mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Misalnya, pendekatan STPP yang disarankan oleh LGSP
dengan cepat diterima oleh kelompok pemangku kepentingan setempat karena LGSP memberikan metode
praktis untuk mengembangkan pelayanan secara bertahap. Penggunaan alat-alat elektronik seperti portal
pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sistem informasi pelanggan, dan SMS yang sudah dijelaskan diatas
juga menarik minat dalam pembuatan terobosan pola-pola perbaikan pelayanan publik. Dalam arus yang sama,
| Page 10 |
10
instrumen akuntabilitas seperti yang dipakai dalam mendukung perbaikan pelayanan—misalnya maklumat
pelayanan—dengan mudah dapat diterima kalau sesuai dengan tujuan mereka, serta tidak terlalu sukar atau
mahal dalam penerapannya.
Peluang untuk Mempelajari dan Mereplikasi Pembaharuan
Keberhasilan penerapan pembaharuan dalam sebuah wilayah administrasi dapat mendorong peniruan, tidak
hanya ke SKPD lain di pemerintahan yang sama tetapi juga dalam wilayah pemerintahan lain. Sesudah provinsi
Jawa Barat berhasil menciptakan satuan kerja baru di pemerintah daerah untuk pengadaan barang dan jasa
secara elektronik, LGSP membantu menyebarkannya ke provinsi Sumatera Barat, yang segera menciptakan
satuan kerja serupa dengan mengambil model dari propinsi Jawa Barat. Kota Banda Aceh kemudian mencontoh
dengan melancarkan versi mereka sendiri dengan bantuan LGSP.
Keberhasilan penerapan metodologi perencanaan tindakan dan pemakaian maklumat pelayanan di seluruh satuan
kerja pemerintahan daerah di Deli Serdang, Sumatera Utara menarik perhatian para pimpinan di dua kabupaten
lain di Sumatera Utara—Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai—yang kemudian mengeluarkan keputusan yang
serupa bagi satuan kerja di pemerintah daerahnya agar menerapkan maklumat pelayanan dengan berdasarkan
pengalaman mereka sendiri untuk peningkatan pelayanan dalam pengembangan dan pendidikan usaha kecil
dan menengah. Kemudian, Tebing Tinggi, sesudah membuka pusat pelayanan terpadu untuk pengembangan usaha
daerah, mulai kedatangan tamu dari kabupaten-kabupaten lain yang tertarik untuk mencontoh pola tersebut.
Sistem informasi data pasien yang dikembangkan untuk Puskesmas di kotamadya Madiun, Jawa Timur, juga
menarik minat kabupaten lain di Madiun dan Kediri, Jawa Timur, yang mempersiapkan diri untuk menggunakannya
di Puskesmas lingkungannya sendiri, dengan memanggil Dinas Kesehatan Madiun dan konsultan sistem agar
memberikan pelatihan. Pada waktu yang bersamaan, lima Puskesmas di kabupaten Deli Serdang di Sumatera
Utara mempertimbangkan untuk mengikutinya begitu perangkat keras komputer mereka memadai.
Badan-Badan Yang Dapat Membantu Melembagakan Reformasi
Sebuah faktor penting dalam pelaksanaan—dan penerusan—reformasi adalah adanya lembaga swadaya
masyarakat, universitas dan pemberi layanan lain yang dapat mengadvokasi reformasi, menyediakan saran teknis,
dan memfasilitasi pelaksanaan agenda reformasi. Sebagai katalist, lembaga-lembaga tersebut mampu memotivasi
para pemangku kepentingan daerah, menjaga momentum selama proses reformasi yang sering kali berjalan
tidak jelas, memonitor dan mengevaluasi kemajuannya, dan bertindak sebagai lembaga pengawas untuk menjaga
produknya. Dalam beberapa pembaharuan di atas, pemerintah daerah membawa serta para penyedia pelayanan
dari universitas dan institusi lain untuk membuat bahan-bahan serta memberikan pelayanan konsultasi, dan
dengan demikian memperkuat prospek bahwa lembaga-lembaga ini dapat terus memberikan dukungan dan
menyebarkan pembaharuan bagi pemerintah-pemerintah daerah lainnya. Secara bertahap, pasar untuk pelayanan
konsultasi bertumbuh.
Misalnya, Pusat Pengembangan Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro di Semarang telah membantu
sejumlah Kantor Dinas Kesehatan Daerah dalam pengembangan maklumat masyarakat dan kebijakan asuransi
kesehatan untuk masyarakat miskin. Badan usaha swasta PT Inovasi Tritek Informasi Bandung membantu
pemerintah daerah membuat sebuah web-site untuk mengelola informasi masyarakat. Dan Pusat Kebijakan
Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta melatih pemerintah daerah dalam
mengkontrakkan pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk menggalakkan kemitraan swasta dan pemerintah.
LGSP merupakan ‘mediator’ awal antara lembaga-lembaga ini dengan pemerintah daerah, tetapi sekarang mereka
semua sedang mengembangkan bisnis sendiri secara independen. Pemerintah daerah membuka kerjasama usaha
dengan mereka dalam jangka waktu lama sehingga pembaharuan dapat dilembagakan dengan lebih mudah.
| Page 11 |
11
Kerangka Kebijakan yang Memungkinkan
Sebagian dari kasus yang disebutkan di paragraf sebelumnya didukung oleh peraturan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Indonesia. Peraturan ini seringkali merupakan prasyarat yang memberikan kewenangan bagi para
pejabat daerah untuk maju. Peraturan tersebut juga membantu menciptakan pasar pelayanan konsultasi dalam
membantu pemerintah daerah melembagakan arahan-arahan tersebut. Departemen Dalam Negeri telah
membuat pembaharuan yang dimulai oleh LGSP, serta telah mendorong panduan pelatihan terkait dan
penerapannya, dan sekarang ini sangat berminat menyebarkannya di seluruh wilayah administrasi pemerintahan
di Indonesia. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Departemen Pekerjaan Umum
telah menyaksikan pendirian Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum di Aceh Jaya dengan
bantuan LGSP, mendorong pembuatan panduan pelatihan, dan memasukkannya ke dalam kurikulum pelatihannya.
Departemen di Pusat ini sudah mendiseminasikan kebijakan melalui proses sosialisasi, dan bermitra langsung
dengan lembaga pemberi jasa sampai pemberian pelatihan dan bahan-bahan.
Selama bulan April dan Mei 2009, Direktorat Jenderal Dekonsentrasi dan Kerjasama Departemen Dalam Negeri
menggulirkan kebijakan kerjasama daerah dan upaya strategis Peningkatan Pelayanan Publik dan diseminasikan
kepada sekitar lima ratus pejabat eksekutif di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui empat lokakarya
regional. Dalam lokakarya tersebut, disediakan tempat khusus untuk para penyedia jasa seperti yang sudah
disebutkan di atas agar dapat berinteraksi secara langsung dengan pemerintah daerah yang berminat.
Selanjutnya, Departmen Pekerjaan Umum mempunyai rencana untuk menggulirkan kebijakan mengenai
pembentukan BLUD-SPAM, yang pernah difasilitasi oleh LGSP di kabupaten Aceh Jaya, provinsi Aceh.
Kesimpulan dan Saran
LGSP sudah menunjukkan bahwa inisiatif reformasi harus dimulai dari tindakan inovatif yang sederhana, dimana
komitmen dan sumber relatif mudah didapat, dan bahwa hal tersebut akan membangkitkan rasa percaya diri
dan pengalaman sebelum dilakukan pengembangan dan perluasan. Pemerintah daerah bisa memperoleh manfaat
adanya bantuan dalam membina reformasi, memberikan advokasi, memfasilitasi kelompok pemangku kepentingan
dalam melaksanakan agenda reformasi, memonitor kinerja, dan mengawali serta mereplikasikan hasilnya.
Sebuah kajian yang dilaksanakan oleh LGSP5 menunjukkan bahwa sebaiknya dilakukan pembinaan kemitraan
antara konsultan dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas dan memberikan keterampilan kepada
pemerintah daerah setempat. Penciptaan pasar untuk pelayanan konsultasi dan advokasi mencakup jejaring
dan advokasi diantara lembaga profesional dan praktisi, badan pengawasan publik, dan organisasi pengawas
serta kelompok lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, perlu pengembangan pasar untuk instrumen6 yang
sesuai dengan pembangunan kapasitas, terutama instrumen yang dibantu pemerintah. Keefektifan instrumen
yang dibuat oleh proyek negara donor harus diuji bersama mitra pemerintah agar mendapat jaminan dari
pemerintah, serta dimasukkannya instrumen tersebut dalam kurikulum pelatihan pemerintah.
Bahkan tanpa reformasi birokrasi secara menyeluruh, masih mungkin memperkuat sistem berbasis prestasi
yang memberikan akreditasi kepada para konsultan, dan memberikan penghargaan dan insentif atas kinerja
baik pemerintah daerah dan mitra mereka saat ini. Program negara donor yang mengawali dan mendukung
perubahan harus membantu pemerintah daerah sehingga mereka siap mengelola pelayanan publik melalui sarana
5
Lihat Pemerintahan Daerah di Indonesia: Mengembangkan Pasar untuk Jasa Konsultan, LGSP, Jakarta 2009.
6
LGSP sudah mengembangkan beberapa alat antara lain Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik (STPP)
dan Kontrak Pelayanan Publik yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam kemitraan dengan konsultan.
| Page 12 |
12
Local Governance Support Program
(LGSP) memberikan bantuan teknis guna
mendukung kedua sisi dalam tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance)
di Indonesia. Bagi pemerintah daerah, LGSP
membantu meningkatkan kompetensi
pemerintah dalam melaksanakan tugas-
tugas pokok di bidang perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi, mening-
katkan kemampuan dalam memberikan
pelayanan yang lebih baik serta mengelola
sumber daya. Bagi DPRD dan organisasi
masyarakat, LGSP memberi bantuan untuk
memperkuat kapasitas mereka agar dapat
melakukan peran-peran perwakilan,
pengawasan dan partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan.
LGSP bekerja di lebih dari 60 kabupaten
dan kota di sembilan provinsi di Indonesia:
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan dan Papua Barat.
Buku ini terwujud berkat bantuan yang
diberikan oleh United States Agency for
International Development (USAID)
berdasarkan kontrak dengan RTI Inter-
national nomor 497-M-00-05-00017-00,
mengenai pelaksanaan Local Governance
Support Program (LGSP) di Indonesia.
Pendapat yang tertuang di dalam laporan
ini tidak mencerminkan pendapat dari
USAID.
Program LGSP dilaksanakan atas kerja-
sama Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), Departemen Dalam
Negeri, Departemen Keuangan,
pemerintah daerah dan organisasi
masyarakat dalam wilayah provinsi mitra
LGSP. Program LGSP didanai oleh USAID
dan dilaksanakan oleh RTI International
berkolaborasi dengan International City/
County Management Association (ICMA),
Computer Assisted Development
Incorporated (CADI) dan Democracy
International (DI). Program dilaksanakan
mulai 1 Maret 2005 dan berakhir 30
September 2009.
Tentang LGSP
Kantor Pusat LGSP
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel:epon +62 21 515 1755
Fax: +62 21 515 1752
Email: info@lgsp.or.id
Website: http://www.lgsp.or.id
mereka sendiri, sambil mencari penyedia pelayanan jasa yang terpercaya untuk membantu mereka melaksanakan
hal tersebut. Dalam hal ini, universitas-universitas mungkin dapat memberikan jaminan terbaik dalam
pelaksanaan pelayanan yang nampaknya kehadirannya lama.
Singkatnya, pengalaman LGSP menunjukkan agar pembaharuan dalam manajemen pelayanan publik dapat
terlaksana dalam tingkat yang berarti, beberapa komponen harus sudah siap. Pertama, harus ada komitmen
jelas untuk perbaikan manajemen dalam satu atau dua bidang. Kedua, harus ada ‘pasar’ yang dapat
menggabungkan para pemangku kepentingan lokal dengan konsultan handal, menggunakan instrumen dan
metodologi yang dapat menginspirasikan tindakan dan sejauh mungkin diakui pemerintah.
Ketiga, pihak setempat yang saling bekerja sama harus melaksanakan itu dalam kurun waktu lama agar dapat
membangun kepercayaan dan rasa percaya diri, dan membangkitkan momentum yang cukup, komitmen politis
dan capaian agar keberhasilan demi perbaikan akan berkelanjutan. Keempat, para pelaku lokal harus secara
aktif mengejar dan mengambil peran penuh atas pembelajaran, jejaring, pembagian sumber, berbagi pengalaman,
dan peluang lain yang dapat membawa mereka ke capaian yang lebih tinggi. Terakhir—dan tidak mengherankan—
pendekatan paling efektif bagi peningkatan pelayanan nampaknya akan terus maju secara perlahan, dengan
menggunakan skema tindakan sebagai ‘batu susun’ untuk pelaksanaan perbaikan-perbaikan sederhana yang
mempunyai kemungkinan berhasil, dan akan terus bertahan sebelum menangani program perbaikan pelayanan
yang lebih rumit.
Artikel aldi 