Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Posted: 26 March 2011 in Uncategorized

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

ANTARA TANTANGAN DAN HARAPAN

Oleh: Ian

 

Seiring dengan penerapan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, maka peran daerah menjadi sangat penting artinya bagi upaya meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Semangat seperti itulah yang saat ini terus bergulir ditengah-tengah masyarakat, meskipun dalam prakteknya belum sebagaimana yang diharapkan banyak pihak. Barangkali itulah proses yang harus dilalui secara bertahap dan berkesinambungan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Kalau merujuk pada UU No 22 Tahun 1999,  yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk bagaimana suatu daerah melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya masing-masing.

 

Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sejak tahun 2001 telah mencoba melakukan perencanaan pembangunan partisipatif didalam kerangka menggali aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan dan kota. Sebuah langkah positif yang patut dikembangkan lebih lanjut, apalagi hal seperti itu masih dalam taraf pembelajaran yang tentu saja disana-sini masih terdapat kelemahan baik dalam tataran konsep maupun implementasinya di masyarakat.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya karena banyak factor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur / komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus, pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan ini yang membedakan dengan pola-pola pendekatan perencanaan pembangunan sebelumnya yang cenderung sentralistik.

Nah, dengan era otonomi daerah yang tengah dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dengan asas desentralisasi ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang luas menjadi semakin baik dan meningkat. Lagipula, pola pendekatan perencanaan pembangunan ini sekaligus menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang sangat baik bagi masyarakat. Hal ini tercermin bagaimana masyarakat secara menyeluruh mampu melakukan proses demokratisasi yang baik melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan semua unsur warga masyarakat mulai dari level RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kelurahan, Kecamatan, sampai Kota.

Penggerak Pembangunan

Dalam pola pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif yang sedang dikembangkan ini pada dasarnya yang menjadi ujung tombak dan sekaligus garda terdepan bagi berhasilnya pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif tiada lain adalah sejauhmana keterlibatan warga termasuk pengurus RT dan RW dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang ada di lingkup RT dan RW tersebut.

Lembaga organisasi RT dan RW sebagai sebuah lembaga masyarakat yang bersifat “pengabdian” yang dikelola oleh pengurus  RT dan RW ini benar-benar patut diacungi jempol karena pengabdian, ketulusan dan keikhlasan yang dilakukan bagi kepentingan masyarakat semata-mata dan jauh dari berbagai kepentingan pribadi. Barangkali pada level-level seperti inilah pembelajaran demokratisasi warga diimplementasikan bagi kepentingan warga masyarakat sekitarnya. Warga masyarakat yang mengajukan usulan program kegiatan, warga masyarakat pulalah yang melakukan dan sekaligus melakukan pengawasannya. Kesederhanaan, kebersamaan, dan kejujuran diantara warga yang sangat majemuk barangkali menjadi kata kunci perekat diantara mereka.

Bukanlah rahasia lagi bahwa yang namanya pengurus RT dan RW ini sudah biasa kalau harus berkorban tenaga, pikiran, dan dana ketika melakukan berbagai program kegiatan yang ada di lingkup ke-rt-an maupun ke-rw-an, apalagi kalau menyambut adanya event-event tertentu. Bahkan tidak jarang mereka harus berhadapan langsung dengan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti masalah keributan / perkelahian antar warga, keamanan warga, dan sebagainya yang kadangkala jiwa menjadi taruhannya. Mudah-mudahan jiwa dan semangat pengabdian mereka tetap terjaga dengan baik.

Harapan dan Tantangan

Nuansa demokratis benar-benar nampak diberbagai forum musyawarah tingkat RT dan RW. Kesadaran dan kebersamaan yang tumbuh dan berkembang dengan baik pada organisasi paling bawah ini paling tidak merupakan modal dasar yang sangat berharga bagi pembangunan masyarakat di daerah pada umumnya. Tetapi, kondisi yang ada di lingkup ke-rt-an maupun ke-rw-an sekaligus bisa menjadi kendala atau ganjalan manakala aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat level bawah ini terabaikan begitu saja. Jangan sampai “manis di mulut tetapi sepi dalam realitas”. Apabila hal ini terjadi, maka pola pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif hanya tinggal sebagai sebuah slogan yang manis dibicarakan, namun pahit dalam tataran pelaksanaannya.

Sebagai sebuah gambaran sederhana, misalnya ketika akan diselenggarakan Musyawarah Kelurahan Membangun (Muskelbang) maka setiap RT dan RW harus mempersiapkan usulan-usulan program yang akan dilakukan untuk suatu periode tertentu baik berupa usulan kegiatan yang bersifat phisik maupun nonphisik. Usulan program yang diajukan oleh RT dan RW tersebut selanjutnya dibawa ke level kelurahan untuk dibahas lebih lanjut ke forum Muskelbang. Forum inilah diharapkan menjadi ajang pembelajaran demokratisasi para warga di level kelurahan.

Nah, sebelum sampai pada forum Muskelbang, sesuai dengan SK Walikota Surakarta Nomor: 410/45-A/1/2002 tentang pedoman teknis penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan Membangun, Musyawarah Kecamatan Membangun dan Musyawarah Kota Membangun Kota Surakarta tahun 2002, disebutkan bahwa sebelum dilaksanakan Muskelbang terlebih dahulu dilakukan Pra-Muskelbang I dan II.

Secara garis besar, pada dasarnya apa yang dilakukan dalam kegiatan Pra-Muskelbang I dan II merupakan tahapan-tahapan persiapan yang perlu dilakukan agar Muskelbang yang akan diselenggarakan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, apa yang telah dihasilkan dalam forum Muskelbang ini akan dibahas ke forum musyawarah tingkat Kecamatan (Muscambang) dan selanjutnya ke forum musyawarah Kota (Muskotbang).

Musyawarah yang dilakukan mulai level Kelurahan, Kecamatan, dan Kota tiada lain dimaksudkan untuk menjaring semua aspirasi yang berkembang dari berbagai komponen masyarakat yang ada tanpa terkecuali untuk ikut serta merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan program pembangunan daerahnya masing-masing. Apa yang dimusyawarahkan pada forum-forum tersebut bukan saja usulan program kegiatan yang bersifat program fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik, termasuk didalamnya sejumlah indicator keberhasilan dan besaran dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pertanyaan yang sering muncul dari warga masyarakat lapisan bawah ini adalah apakah program kegiatan yang diusulkan yang bersumber dari musyawarah di tingkat RT dan RW tersebut nantinya akan terealisir? Pertanyaan polos dan lugas yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam warga masyarakat tersebut tentunya wajar dan sah-sah saja. Oleh karena, umumnya mereka sangat berharap bahwa apa yang diusulkan tersebut dapat terealisir, sehingga akan mampu memperbaiki kondisi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi, di sisi yang lain pemerintah kota memiliki kendala klasik yaitu keterbatasan anggaran bagi pembangunan daerah. Bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2002 porsi dana yang disediakan untuk pembangunan sangatlah minim. Disamping itu, masyarakat sendiri juga tidak pernah tahu seberapa besar pemerintah kota (pemkot) mampu menghasilkan penerimaan (pendapatan) bagi APBDnya dan akan dialokasikan pada kegiatan apa. Ini berarti bahwa sosialisasi memiliki arti yang sangat penting bagi warga masyarakat.

Mengingat berbagai keterbatasan yang ada (sumber dana), maka pemerintah biasanya menggunakan strategi penetapan Daftar Skala Prioritas (DSP). Dalam artian bahwa pemerintah hanya akan melaksanakan atau membiayai program kegiatan yang memang menjadi skala prioritas utama pembangunan di daerah. Nah, bagaimana dengan program kegiatan yang memiliki bobot prioritas nomor-nomor berikutnya? Pertanyaan ini pernah muncul dalam suatu forum pelatihan fasilitator di sebuah hotel di Solo beberapa waktu yang lalu sebagai sebuah respon dari instruktur yang mewakili pemerintah kota (pemkot).

Kalau yang diterima dan dibiayai APBD hanya usulan kegiatan yang memperoleh prioritas utama, sementara prioritas nomor berikutnya tersisihkan dan harus diusulkan lagi untuk periode berikutnya, maka hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi para pengusul program kegiatan yang sudah bersusah dan berpayah-payah menyusun usulan program tersebut. Pertama: penentuan pola DSP seperti itu tidak efisien, karena pengusul (RT dan RW) harus mengusulkan lagi untuk tahun berikutnya. Kedua, salah satu dampak yang sangat tidak diharapkan adalah munculnya sikap para pengusul yang lebih cenderung asal-asalan dalam mengajukan usulan kegiatan, karena merasa toh pada akhirnya usulannya nanti tidak terealisir juga. Sikap seperti ini bisa saja muncul sebagai sebuah akumulasi kekecewaan yang lama. Ketiga, sikap lainnya yang barangkali perlu diantisipasi adalah munculnya sikap masa bodoh, cuek atau tidak mau tahu terhadap pembangunan masyarakat di lingkungannya.

Sikap-sikap tersebut jelas akan menghambat gerak pembangunan di suatu daerah. Oleh karenanya, salah satu gagasan yang barangkali dapat membantu meredam kekecewaan masyarakat adalah dengan menempatkan skala prioritas pembangunan berdasarkan periodisasi (jenjang waktu), katakanlah tahun pertama, kedua dan seterusnya. Kalau periodisasi ini bisa dilakukan maka masyarakat akan tetap memiliki motivasi yang tinggi karena mereka tahu bahwa usulan kegiatannya akan tetap dapat dilaksanakan, meskipun tidak periode sekarang (misalnya). Disisi lain, masyarakat akan memiliki apresiasi yang baik dan positif terhadap pemerintah bahwa ternyata pemerintah benar-benar memiliki komitmen yang tinggi terhadap masyarakat pada umumnya. Ini merupakan modal dasar pembangunan yang sangat berharga bagi pembangunan masyarakat kedepan, tumbuhnya kepercayaan terhadap pemerintahannya sendiri (pemkot).

Sebagai warga masyarakat awam hanya bisa berharap, mudah-mudahan pola pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif ini benar-benar bisa menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan diantara warga masyarakat dalam membangun daerahnya sesuai dengan visi dan misi kota Solo tercinta ini. Bagaimana realisiasinya, tunggu

Berikut ini adalah versi HTML dari berkas http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ133.pdf.

G o o g l e membuat versi HTML dari dokumen tersebut secara otomatis pada saat menelusuri web.

Page 1

Good Governance Brief

Juli 2009

Seperti negara-negara lain di seluruh dunia—baik negara maju maupun berkembang—kinerja pemerintah daerah

di Indonesia diukur terutama melalui pemberian pelayanan dasar. Yang termasuk pelayanan dasar adalah bidang

pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, manajemen limbah dan penciptaan iklim investasi yang

kondusif. Meskipun usaha peningkatan pelayanan merupakan manifestasi konkret dalam tata kelola pemerintahan

yang baik untuk mempromosikan pengembangan

manusia, pemerintah daerah harus berjuang

mengatasi banyak tantangan dan keterbatasan.

Risalah tata-kelola pemerintahan yang baik ini

berfokus pada motivasi dan kemajuan yang

bermunculan oleh beberapa kabupaten/kota yang

didampingi oleh USAID-Local Governance

Support Program (LGSP) dalam peningkatan

sistem manajemen mereka demi terciptanya

pelayanan yang efektif. Risalah ini akan membahas:

• Beberapa kendala pada pelayanan publik yang baik

• Minat yang tumbuh untuk perbaikan manajemen pelayanan publik

• Contoh pembaharuan di beberapa provinsi/kabupaten/kota

• Faktor-faktor pendukung pembaharuan dalam pelayanan publik, dan

• Kesimpulan serta saran untuk upaya-upaya berikutnya

Beberapa Kendala Bagi Penyediaan Pelayanan Publik Desentralisasi

Yang Efektif

Infrastruktur dan sumber daya yang mencukupi sering disebut sebagai modal utama dalam pemberian pelayanan

publik yang baik di tingkat kabupaten/kota. Meskipun demikian, yang sama pentingnya, dan mungkin yang lebih

menantang adalah kerangka kelembagaan bagi pelayanan publik. Di Indonesia, keterbatasan kelembagaan menjadi

kendala besar bagi pelayanan publik yang sukar diatasi, seperti digambarkan di bawah ini.

Meskipun peraturan perundangan diera tahun 1999 telah melimpahkan urusan dan kewenangan begitu besar

atas manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik bagi pemerintah daerah, kurang konsistennya kerangka hukum

dan peraturan perundangan bagi desentralisasi pemerintahan membuat pemerintah kabupaten/kota harus

Pembaharuan dalam Manajemen

Pelayanan Publik Daerah

Pendekatan paling efektif bagi peningkatan

pelayanan nampaknya akan terus maju secara

perlahan, dengan menggunakan skema tindakan

sebagai “batu susun” untuk pelaksanaan perbaikan-

perbaikan sederhana yang mempunyai kemungkinan

berhasil, dan akan terus bertahan.

Tantangan dan Peluang dalam

Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia


Page 2

2

berjuang untuk merumuskan serta melaksanakan peran dan tanggungjawabnya. Hal ini mempersulit perencanaan

dan anggaran dan seringkali menyebabkan semacam kelumpuhan, dimana tidak berbuat apa-apa dianggap lebih

aman daripada melakukan tindakan tertentu. Pemerintah kabupaten/kota yang terperangkap dalam status

perundangan yang tidak jelas seperti ini pada umumnya tidak proaktif dalam mengarahkan pengembangan

daerah dan manajemen pelayanan publik.

Reformasi pelayanan publik yang sepotong-sepotong saat ini melanggengkan inefiesiensi birokrasi. Orang begitu

berminat atas kedudukan di pemerintah daerah, tetapi karena kenaikan pangkat tidak didasari sistem meritokrasi,

mereka kehilangan semangat untuk berkinerja baik. Akibatnya, banyak pegawai pemerintah tidak merasakan

perlunya reformasi dalam pelayanan publik, karena waktu mereka akan banyak tersita tanpa imbalan kenaikan

karir yang konkret dalam tugas-tugas tersebut.

Demikian juga, korupsi masih terus menjadi penghambat bagi tata-kelola pemerintahan yang baik. Undang-

undang anti korupsi dan pelaksanaannya, termasuk reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih

berada dalam tahap awal. Akibatnya, masyarakat terus berhadapan dengan biaya tinggi serta inefisiensi kinerja

dalam penyediaan pelayanan publik.

Proses konsultasi dan pembuatan keputusan untuk demokrasi di pemerintah kabupaten/kota masih terus

bermunculan setelah desentralisasi berjalan sepuluh tahun. Ada kekurangan semangat pendorong dan

keterampilan dalam membangun proses demokrasi yang berarti. Seringkali, pemerintah daerah memandang

masyarakatnya sebagai pembuat kericuhan daripada sebagai mitra dalam pembangunan, maka usaha membangun

nilai tujuan bersama untuk peningkatan pelayanan publik gagal.

Minat dan Motivasi yang Tumbuh untuk Reformasi

Meskipun hambatan-hambatan yang digambarkan diatas menjadi penghalang utama bagi manajemen pelayanan

publik, terdapat pula titik-titik cerah terkait dengan minat dan bahkan dedikasi untuk reformasi di beberapa

kabupaten/kota. Ada sebuah gerakan yang muncul untuk memberi advokasi pembaharuan manajemen pelayanan

publik yang dapat menciptakan “kelompok-kelompok integritas,” mendorong arah politis, dan menunjukkan

potensi kuat untuk menerima, replikasi, serta reformasi berkelanjutan dalam spektrum luas pelayanan publik

di daerah. Gagasan untuk pembaharuan tidak hanya didorong oleh tidak adanya pelayanan yang terjangkau,

tetapi juga oleh faktor-faktor yang digambarkan di bawah ini.

Pertama, beberapa pemerintah daerah dan kelompok masyarakat menyadari bahwa perbaikan dalam pelayanan

publik tidak harus berarti pengalokasian dana yang besar, tetapi lebih pada orientasi kuat terhadap penerima

pelayanan daerah dan keberpihakan pada orang miskin. Bila dilaksanakan dengan benar, perbaikan-perbaikan

tersebut akan membawa hasil signifikan terhadap kepuasan masyarakat, serta bertambah meningkatnya

popularitas para pimpinan daerah. Dari sisi lain, pemerintah daerah harus membuka lebih banyak partisipasi,

sekaligus terkandung didalamnya peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah tidak

dapat menyembunyikan diri lagi dengan alasan bahwa “tidak ada dana untuk peningkatan pelayanan publik.”

Kedua, adanya konvergensi gagasan. Manajemen tata-kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik adalah

dua gagasan yang sudah tiba waktunya. Gagasan-gagasan tersebut semakin dibuat lebih jelas dalam kebijakan

pemerintahan, sudah menjadi pokok bahasan biasa dalam program ‘talk show’ terkait dengan akuntabilitas

pemerintahan, serta membuat para pimpinan daerah yang tidak mendukung gagasan tersebut seperti ketinggalan

zaman. Saat ini, meskipun para pimpinan sering hanya memberikan janji manis terhadap tuntutan masyarakat,

mereka tidak mungkin lagi ingin dalam keadaan tertangkap tidak melakukan apa-apa bagi peningkatan pelayanan

publik, dan hal ini semakin mendorong lembaga-lembaga swadaya masyarakat memberikan advokasi mengenai

reformasi.


Page 3

3

Ketiga, semakin adanya ketersambungan. Beberapa puluh tahun lalu rumah tangga miskin yang paling menderita

akibat pelayanan publik buruk mungkin akan diam seribu bahasa dan apatis, kini telekomunikasi di seluruh

dunia sudah memungkinkan semua saluran televisi dan radio diakses oleh hampir semua keluarga, kecuali

keluarga-keluarga miskin dan paling terpencil. Sebagai akibatnya, masyarakat secara politis dan sosial semakin

cerdas, semakin sadar akan masalah yang dihadapi, semakin dapat membandingkan dan memberikan penilaian

atas kinerja pemerintah, semakin terhubung dan terorganisir dalam jaringan, semakin dapat terlibat dalam

kelompok kepentingan, dan semakin percaya diri dalam merumuskan tuntutan dan dalam mendorong reformasi.

Keempat, kemunculan media terbuka mendorong publisitas. Lembaga penerbitan seperti Jawa Pos memberikan

penghargaan tahunan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendorong desentralisasi dan demokrasi.

Demikian pula, ada kajian yang secara berkala dilaksanakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam

beberapa bidang. Survei semacam ini terus terang mengungkap sisi baik, buruk dan jelek, dan merupakan

sumber kebanggaan dan kekhawatiran bagi pemerintah daerah pada saat hal tersebut dipublikasikan.

Diketahuinya banyak hal oleh masyarakat luas banyak membantu untuk mengubah sisi jelek menjadi terlihat

lebih baik, dan pemerintah daerah yang sudah melaksanakan dengan baik merasa bangga prestasi mereka bisa

disaksikan banyak orang.

Dorongan baru warga masyarakat atas pelayanan publik perlahan menggerus kebiasaan lama meskipun dalam

beberapa kasus para pemimpin daerah menghalanginya, bahkan meminta hal tersebut dihentikan kalau

kepentingan pribadi mereka terancam. Semua ini menunjukkan bahwa sedang terjadi pergeseran paradigma,

yang terlihat dalam peningkatan partisipasi masyarakat, akses informasi, transparansi dan akuntabilitas yang

semakin besar, perencanaan dan pengawasan para pemangku kepentingan, serta meningkatnya kemitraan antara

lembaga konsultan dan pemerintahan daerah untuk bekerja memperbaiki pelayanan publik.

Pembaharuan Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten/Kota

Meningkatkan pelayanan publik seringkali lebih merupakan masalah manajemen dibanding masalah teknis atau

keuangan. Masalah-masalah pokok dalam peningkatan manajemen pelayanan publik adalah perbaikan manajemen

data, organisasi pelayanan, dan hubungan dengan konstituen atau pelanggan. Untuk membantu mitra pemerintah

daerah dalam peningkatan manajemen pelayanan publik, LGSP memfokuskan diri pada pelayanan publik khusus

di masing-masing daerah tersebut terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan Skema Tindakan Peningkatan

Pelayanan Publik (STPP) daerah. Kotak di halaman 4 secara singkat menggambarkan ciri-ciri utama STPP.

LGSP mendukung satuan kerja perangkat pemerintah daerah yang berwawasan reformasi di sejumlah mitra

kabupaten/kota untuk menggunakan berbagai macam mekanisme pelayanan publik serta mekanisme

akuntabilitasnya, bekerja sama dengan kelompok pemangku kepentingan setempat. Pokok-pokok yang

digambarkan di bawah ini dianggap sebagai tata-kelola yang baik, karena sebelumnya pernah diterapkan di

negara lain dalam kekhasan masing-masing, dan sudah disesuaikan dengan tata-pemerintahan di Indonesia. Aspek

yang selalu muncul adalah orientasinya pada banyak pemangku kepentingan, pelanggan dan kelompok miskin,

konsentrasinya pada pemecahan manajemen berbiaya rendah untuk mengatasi ketersendatan pelayanan, dan

penggunaan konsultan penyedia jasa dalam bermitra dengan lembaga pemerintah daerah sebagai kliennya.

Pelayanan Satu Atap

Uraian: Sebuah pusat pelayanan terpadu, yang kadang-kala disebut sebagai pusat Pelayanan Satu Atap adalah

beberapa pelayanan pemerintah daerah yang disatukan dalam sebuah lokasi. Tujuan utamanya adalah peningkatan

efisensi dengan menggabungkan proses pelayanan yang berkaitan, mengurangi waktu perjalanan, waktu tunggu

pelanggan serta biaya yang harus dikeluarkan. Tingkat kabupaten menggabungkan fasilitas pengeluaran lisensi


Page 4

4

Sebagai bagian dari program bantuan teknis, LGSP membantu mengorganisasi para pemangku

kepentingan daerah di wilayah administrasi pemerintahan untuk memilih pelayanan publik prioritas

yang akan ditingkatkan dan membantu mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan perbaikan

tersebut. Layanan pokok mencakup layanan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat,

layanan lingkungan dasar seperti air, sanitasi, manajemen limbah padat, atau perbaikan organisasional

non- sektor, dan sebagainya. SkemaTindakan Peningkatan Pelayanan atau STPP meningkatkan

pemberian pelayanan publik tertentu, dan meningkatkan kesadaran mengenai manajemen pelayanan

publik secara umum.STPP memperkuat manajemen data, organisasi pelayanan dan hubungan dengan

pelanggan melalui pendekatan ‘3PO’, yang menganalisa dan mengembangkan Prosedur, Personil,

Kebijakan dan Organisasi. STPP biasanya berjangka pendek (dari satu bulan sampai satu tahun) dan

meningkatkan kinerja pelayanan yang ada berdasarkan program dan anggaran yang tersedia. Meskipun

demikian, dalam beberapa hal STPP digunakan untuk menciptakan sebuah keluaran baru (seperti

peraturan daerah) atau bahkan pelayanan baru (seperti Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan

Daerah – BPKKD di Aceh Barat).

Skema Tindakan ini melengkapi, bukan menggantikan, rencana-rencana pemerintah daerah yang sudah

berlandaskan hukum, dan biasanya didanai melalui anggaran tahunan daerah. Setiap STPP disiapkan

oleh kelompok pemangku kepentingan setempat yang sudah mempunyai kepentingan dalam

memecahkan kurangnya atau tersendatnya pelayanan, yang pada saat itu sudah dilaksanakan oleh

satuan-satuan kerja di pemerintah daerah, yang bertanggungjawab atas pemberian pelayanan publik,

dan kemudian dievaluasi oleh pihak-pihak terkait. STPP meliputi daftar kegiatan yang harus

diselesaikan, sebuah kerangka waktu, anggaran, para pihak yang bertanggungjawab atas penyelesaian,

dan indikator kinerja. Mungkin juga terdapat seri STPP untuk meningkatkan pelayanan, misalnya

STPP pertama untuk dipakai membuat peraturan daerah mengenai manajemen pelayanan, dan STPP

kedua digunakan untuk mengelola perbaikan pelayanan.

Persiapan STPP mengikuti urutan logis, yakni identifikasi masalah, analisa kesenjangan kinerja,

perumusan opsi, pemilihan solusi yang diinginkan, batasan langkah-langkah dalam pelaksanaan solusi,

pergerakan sumber-sumber, dan pemonitoran kinerja. Selain dari komitmen para pemangku

kepentingan, keberhasilan penerapan STPP terutama ditentukan oleh kejelasan tujuan, kemampuan

memadukan sasaran dengan sumber-sumber dan pengawasan yang konsisten. Pengaruhnya dapat

diukur dalam waktu singkat (misalnya, pelayanan pelanggan), atau mungkin dapat terlihat sesudah

senjang waktu lama (misalnya, pada saat organisasii yang menyediakan pelayanan harus dirombak

total dan dibuat mulai dari nol). Diharapkan bahwa pelaksanaan salah satu atau lebih STPP dapat

membantu satuan-satuan kerja pemerintah daerah menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran

yang realistis untuk mencapai standar pelayanan minimal.

Apa Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan?

atau perijinan, sertifikat kelahiran, KTP, dan dokumen resmi lainnya. Pusat lain didirikan untuk menggalakkan

perkembangan ekonomi daerah dengan penyediaan pelayanan perbankan dan pemasaran untuk usaha kecil

dan menengah. Di tingkat kecamatan, pusat tersebut dapat menjadi titik jangkauan pemakai untuk pelayanan

sektor, seperti misalnya kesehatan dan pendidikan, penyampaian informasi kepada masyarakat, bahkan penengah

dalam persengketaan yang terjadi di masyarakat.

Contoh: Di provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah menemukan masalah dalam berkontak dengan

masyarakat terpencil untuk memberikan pelayanan dasar. Pada tahun 2007, kabupaten Pinrang memutuskan

untuk mengubahnya dengan mendirikan pusat pelayanan terpadu1 di kantor kecamatan Palateang. Sesudah


Page 5

5

mengalami kesulitan awal dalam pengorganisasian dan pencarian tenaga, LGSP kemudian memberikan arahan

yang memungkinkan terlaksananya pelayanan administratif terkait dengan kesehatan dan pendidikan dasar. P4

juga berhasil menjadi penengah dalam persengketaan antar kelompok masyarakat mengenai sumber daerah

seperti tanah dan air. Sekarang P4 sedang membuat maklumat pelayanan dan merumuskan target pelayanan,

sehingga pemerintah daerah dapat mengukur kinerja mereka.

Contoh: Di kira-kira dua belas kabupaten yang tersebar di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi

Selatan, kantor Dinas Industri, Perdagangan dan Usaha Daerah memutuskan untuk mendukung usaha mikro,

kecil dan menengah setempat (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah, namun biasanya

kekurangan sumber untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh. Dengan dukungan LGSP, satuan

kerja di pemerintah daerah ini memutuskan untuk menggabungkan pelayanan yang tidak seragam dan sebagian

besar tidak efektif dalam sebuah pusat pelayanan usaha. Pusat pelayanan ini memberikan pelatihan, informasi

dan konsultasi kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dalam usaha memperbaiki manajemen

internalnya, kualitas produknya, akses ke kredit dan pasar, dan menggabungkan usaha mereka dengan usaha-

usaha lain melalui kemitraan dan pengelompokan. Sebagian besar pusat kegiatan usaha ini juga memperkenalkan

maklumat pelayanan dalam bentuk dan kualitas pelayanan khusus yang mereka sampaikan kepada UMKM.

Misalnya, Klinik Usaha di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, yang memulai usahanya akhir tahun 2008, telah

menetapkan target awal tahun 2009 untuk mengubah 40 usaha kecil yang tidak efisien—dari keseluruhan

4.500 usaha—menjadi usaha yang berkinerja baik, menciptakan 10 kemitraan usaha melalui penggabungan dan

penyesuaian serta menargetkan 75% kepuasan pelanggan atas semua pelayanan yang tersedia. Pusat pelayanan

lain terpadu, untuk pertama kalinya, juga sudah menggunakan indikator-indikator kinerja untuk mengukur

pencapaian mereka selama ini.2

Maklumat Pelayanan

Uraian: Maklumat pelayanan adalah pernyataan publik yang ditandatangani oleh unit pelayanan daerah mengenai

jaminan kualitas dan kuantitas pelayanan tertentu. Kalau konstituen atau kelompok pelanggan khusus terlibat,

maklumat tersebut dapat berfungsi sebagai perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Maklumat

tersebut biasanya ditempelkan di dinding-dinding tempat pelayanan diberikan. Pelanggan dapat menggunakan

maklumat tersebut sebagai dasar untuk mengevaluasi pemberian pelayanan dan dapat menyampaikan keluhan

apabila standar yang disepakati tidak tercapai3.

Contoh: Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Daerah memutuskan untuk memulai

menerapkan program keunggulan pelayanan di lima dari tiga puluh dua klinik kesehatan masyarakat. Maklumat

pelayanan menjadi dasar dari “pelayanan dengan senyum,” dimana para karyawan di klinik tersebut harus

mengenakan lencana “wajah berseri” yang menunjukkan keinginan untuk melayani. Agar hal ini dapat berjalan

baik, LGSP menyarankan tambahan beberapa komponen. Setiap unit dalam klinik tersebut harus menyediakan

sebuah kotak kaca di pintu masuknya; kotak tersebut terbagi dalam tiga bagian yang diberi warna merah,

kuning dan hijau (untuk tingkat pelayanan jelek, biasa, dan baik) serta sebuah kotak yang berisi potongan kertas

dengan warna yang sama.

1

Pos Pelayanan Publik Paripurna (P4)

2

Lihat juga Good Governance Brief: Peran Pemerintah Daerah dalam Mempromosikan Tata Pemerintahan yang

Terdesentralisasi di Indonesia, LGSP, Jakarta 2009.

3

Undang-Undang Pelayanan Publik yang disahkan DPR pada Juni 2009 membolehkan masyarakat menuntut

pemerintah atas pelayanan yang buruk.


Page 6

6

Para pasien dapat mengungkapkan tingkat kepuasan mereka atas pelayanan yang diberikan dengan memasukkan

kertas pilihan mereka kedalam kotak yang sesuai. Mereka dapat juga menggunakan pulpen untuk menulis pesan

di kertas tersebut kalau berminat. Untuk pertama kalinya, klinik tersebut mulai mengumpulkan data mengenai

kinerja pelayanan berdasarkan jumlah kertas menurut warna di setiap unit. Selama kuartal pertama tahun

2009, klinik Tanjung Morawa memperoleh kenaikan 6% pengunjung sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Juga pada tahun 2009, survei pertama kali yang dilakukan oleh

lembaga swadaya masyarakat setempat menunjukkan tingkat kepuasan 82% terhadap pelayanan yang diberikan.

Hasil-hasil tersebut sekarang menjadi dasar pengukuran kepuasan pelanggan nantinya. Lebih penting lagi, Dinas

Kesehatan Daerah sudah membuat rancangan keputusan untuk pelaksanaan pengecekan pokok-pokok yang

tercantum dalam maklumat sehingga sistem sangsi dan penghargaan bisa diterapkan.

Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Uraian: Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM) merupakan website daerah untuk e-

government yang terdiri dari sebuah saluran yang dapat dipakai masyarakat untuk mengirim surat elektronik

(e-mail) dan SMS yang disebut Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM). Fasilitas ini

digunakan untuk mengelola informasi, pertanyaan, dan keluhan. Sebuah administrator sistem mengarahkan

informasi yang masuk ke satuan kerja perangkat daerah yang dituju. Biasanya, sebuah jawaban akan diberikan

dalam waktu dua kali dua-puluh empat jam. Karena semua SMS, e-mail, jawaban dan hasil secara otomatis

tercatat dan ditayangkan pada website pemerintah daerah, sistem tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk

pengawasan pemerintah oleh Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat serta lembaga swadaya masyarakat.

Contoh: Pada awal tahun 2005, hanya beberapa bulan sesudah tsunami, kabupaten Aceh Jaya, bekerjasama dengan

LGSP dan organisasi bantuan bencana di daerah tersebut, membuat sebuah pusat pelaporan (desk) sederhana

mengenai informasi kemasyarakatan dan keluhan di kota Calang untuk menangani masalah pemukiman kembali,

rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun fasilitasnya hanya terdiri dari sebuah barak kayu dengan beberapa

staf serta satu buah komputer, pusat ini sukses sehingga tiga kabupaten lain yang terkena bencana tsunami

memutuskan untuk menirunya. Perbedaan utamanya adalah bahwasanya mereka melancarkan sebuah versi

elektronik yang dikembangkan dan dikenalkan oleh LGSP untuk maksud ini, dengan menambahkan bahwa

setiap orang boleh mengirim informasi melalui HP.

Alasan penggunaan alat elektronik ini adalah karena beberapa bulan sesudah tsunami, hampir setiap orang

menggunakan HP daripada menunggu perbaikan kabel telpon, dan kira-kira satu tahun berikutnya, sebagian

besar pemerintah daerah sudah tersambung dengan Internet. Versi yang berbasis web sekarang sudah menjadi

standar baru dimana masyarakat mengukur manajemen pelayanan publik. Hampir seperti maklumat pelayanan,

versi web ini memasukkan target jawaban dan pencirian untuk melacak waktu jawaban dan pencatatan data.

Pengaturannya mungkin berbeda untuk setiap kabupaten dalam penanganan masalah pelayanan, tetapi model

ini memungkinkan semua orang mengetahui kinerja masing-masing satuan kerja di pemerintah daerah dalam

menangani masalah pelayanan. Para pimpinan daerah dikabarkan sudah mengambil tindakan disipliner kalau

jawaban tidak diberikan secara memuaskan. Pemerintah provinsi sekarang sedang menyiapkan sebuah petunjuk

untuk meniru penerapan sistem tersebut di semua kota dan kabupaten yang tersebar di Aceh, sambil mencoba

mempertimbangkan versi mereka sendiri yang tidak terbatas pada memonitor kinerja daerah tetapi juga dapat

menanggapi masalah rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat wilayah.

Sistem Manajemen Informasi Pelanggan

Uraian: Sistem manajemen informasi pelanggan adalah database komputer untuk mengelola informasi mengenai

pelayanan publik yang disampaikan kepada pelanggan, misalnya, masalah kesehatan di Puskesmas dan rumah

sakit pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan secara lebih cepat, lebih mudah, lebih murah


Page 7

7

dan lebih akurat dengan menyediakan data yang lengkap dan handal kepada pemberi jasa layanan, dan pada

saat yang sama dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Contoh: Pada tahun 2005, Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Madiun, Jawa Timur memakai sistem manajemen

informasi dan pendaftaran pasien melalui komputer yang menjanjikan dari sebuah Puskesmas di kota Ngawi

yang terletak di kabupaten sebelahnya.4 Dengan bantuan LGSP, Dinas Kesehatan Kotamadya Madiun menguji

dan mengembangkan lebih lanjut di sebuah klinik rintisan. Begitu dianggap stabil, sistem tersebut dikembangkan

ke lima Puskesmas lain di Madiun, sedangkan Dinas Kesehatan mengembangkan sebuah sistem untuk melacak

kinerja setiap klinik.

Kompilasi data kesehatan bulanan yang semula membutuhkan waktu satu hari penuh sekarang hanya perlu

waktu satu jam. Selain itu, klinik sudah mulai mencatat kehadiran dan ketepatan waktu para karyawan serta

perlindungan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan termarjinalisasi. Karena volume data yang

meningkat pesat, penerapan sistem tersebut dirancang ulang, dan pada awal tahun 2009 sistem yang diperbarui

dapat diakses on-line.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Uraian: Unit pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik adalah organisasi yang ditugasi untuk

mengelola pengadaan barang dan jasa melalui website, dengan demikian mengganti prosedur tender manual.

Kualifikasi setiap penjual yang ingin menyerahkan tender harus bisa diakses melalui website pemerintah, dan

kalau berhasil, akan menerima ID digital dan kunci. Di negara seperti Indonesia—dimana saluran internet

sering kurang baik—sistem ini akan menyebabkan masalah sistem yang begitu besar. Selain itu, tidak ada satu

sistempun yang seratus persen dapat menghilangkan peluang perbuatan curang. Meskipun demikian, potensi

keuntungannya demikian besar terkait dengan penghematan biaya administrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Contoh : Beberapa tahun yang lalu, pemerintah pusat mulai mencanangkan pemakaian pengadaan barang dan

jasa pemerintah secara elektronik untuk pemerintah daerah sebagai bagian dari usaha reformasi pengadaan

barang dan jasa pemerintah. Pemerintah pusat memilih beberapa provinsi yang kemungkinan besar akan sukses

dalam hal ini, dan dengan bantuan program negara donor, memberikan bantuan untuk memasang sistemnya.

Pada tahun 2007, pemerintah provinsi Jawa Barat memutuskan siap untuk menggunakan pengadaan barang

dan jasa secara elektronik, dan kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan negara donor untuk

mempersiapkan fasilitas, memasang software, dan melatih staff untuk mengoperasikan sistem tersebut.

LGSP membantu pemerintah provinsi dalam pembuatan beberapa peraturan dan mendirikan Unit Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Badan yang baru ini dilengkapi dengan staf, kantor dan alat telekomunikasi

yang handal. Sesudah peluncuran resmi Juli 2008, lembaga ini menghadapi penolakan dari beberapa badan

pemerintah daerah dan penjual yang mengatakan bahwa koneksinya lambat dan sistemnya tidak mudah sehingga

memperlambat pengadaan barang dan jasa. Meskipun sistemnya memang belum sempurna, keluhan mendasar

dan dibelakangnya adalah bahwa pengadaan barang dan jasa yang transparan kurang diterima. LPSE sudah

menjawab tantangan tersebut dengan terus menerus membantu meningkatkan proses dan memperbaiki

fasilitasnya.

Ringkasan di halaman berikut menunjukkan pembaharuan yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya,

nama kabupaten/kota dimana pembaharuan sudah berhasil dilaksanakan dan juga penerapan selanjutnya

replikasi—baik secara internal dan eksternal—yang sudah dimulai sampai saat diterbitkannya risalah ini.

4 Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)


Page 8

8

Ringkasan Pembaharuan Manajemen Pelayanan Dengan Bantuan LGSP


Page 9

9

Faktor-Faktor yang Menunjang Keberhasilan Pelaksanaan

Seperti ditunjukkan diatas, dengan bantuan perbaikan tatacara manajemen yang dimulai melalui dana LGSP,

pemerintah daerah sudah menunjukkan kemampuan mereka dalam menjawab kebutuhan warga masyarakat

dan memberikan pelayanan publik kepada mereka, termasuk kepada kelompok miskin. Biasanya, pilihan didasari

oleh keperluan yang diungkapkan oleh kelompok pemangku kepentingan di setiap daerah untuk memberikan

dan memperbaiki prioritas pelayanan, dan yang muncul selama proses perencanaan tindakan tersebut. Beberapa

faktor nampaknya menunjang sukses tahapan ini—serta potensi untuk melembagakannya sehingga

kesinambungan dapat terjaga.

Kepemimpinan yang Berkomitmen

Ini merupakan sebuah prasyarat dalam memulai sebuah perubahan. Idealnya, baik Bupati/Walikota dan para

Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus terus menerus mendukung pemberian pelayanan

masyarakat yang transparan dan akuntabel. Dukungan aktif dan nyata mereka merupakan langkah penting

pertama dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber terkait usaha perbaikan pelayanan publik.

Penerapan perbaikan tatacara manajemen melalui maklumat pelayanan di Deli Serdang, Sumatera Utara,

memberikan contoh baik apa yang bisa dilakukan oleh kepimpinanan yang berkomitmen. Tawaran pertama

LGSP untuk memberikan bantuan teknis kepada kabupaten Deli Serdang nampaknya terhenti selama beberapa

bulan karena para politisi daerah nampaknya tidak berminat. Meskipun demikian, begitu Bupati dapat mengatasi

keengganan mengenai usulan bantuan teknis, para pemangku kepentingan setempat mulai bersuara nyaring

mengenai pelayanan kesehatan yang berjalan buruk, dan dia menjadi pendukung utamanya.

Empat tahun kemudian, Deli Serdang menjadi kabupaten yang berkinerja cemerlang, karena berhasil

menyelesaikan program rintisan keunggulan pelayanan di empat Puskesmas daerah, kemudian berlanjut mencapai

10 Puskesmas lagi di kabupaten itu. Tidak hanya sampai di situ, Bupati yang sama juga secara terus terang

menyatakan dirinya, Dinas Kesehatan Daerah, dan lima SKPD pemerintah daerah lainnya bekomitmen untuk

menerapkan prinsip manajemen pelayanan publik yang baik melalui penggunaan maklumat pelayanan dengan

mengambil contoh Dinas Kesehatan.

Satu pusat Pelayanan Satu Atap di Pinrang, Sulawesi Selatan, juga mendapatkan keuntungan dari kepeminpinan

kuat seorang Bupati. Didukung oleh kebijakan nasional yang baru untuk meningkatkan peran kecamatan-

kecamatan, pada tahun 2009 Bupati Pinrang yang baru terpilih memutuskan untuk mengembangkan jangkauan

pelayanan agar disediakan melalui pusat pelayanan terpadu yang dirintis di kecamatan Palateang, dan Bupati

juga mempunyai komitmen untuk terus mengembangkannya ke 11 kecamatan lainnya sebelum masa jabatannya

habis tahun 2014. Kepemimpinan yang berkomitmen seringkali merupakan agen perubahan satu-satunya dalam

melaksanakan reformasi.

Alat dan Metodologi yang Tepat

Pemerintah daerah yang siap untuk melakukan pembaharuan biasanya mencari ilmu pengetahuan dan instrumen

yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam banyak hal, perubahan hanya dapat dilaksanakan

sesudah para pemangku kepentingan setempat yakin bahwa mereka mempunyai instrumen yang benar, dan

bahwa mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Misalnya, pendekatan STPP yang disarankan oleh LGSP

dengan cepat diterima oleh kelompok pemangku kepentingan setempat karena LGSP memberikan metode

praktis untuk mengembangkan pelayanan secara bertahap. Penggunaan alat-alat elektronik seperti portal

pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sistem informasi pelanggan, dan SMS yang sudah dijelaskan diatas

juga menarik minat dalam pembuatan terobosan pola-pola perbaikan pelayanan publik. Dalam arus yang sama,


Page 10

10

instrumen akuntabilitas seperti yang dipakai dalam mendukung perbaikan pelayanan—misalnya maklumat

pelayanan—dengan mudah dapat diterima kalau sesuai dengan tujuan mereka, serta tidak terlalu sukar atau

mahal dalam penerapannya.

Peluang untuk Mempelajari dan Mereplikasi Pembaharuan

Keberhasilan penerapan pembaharuan dalam sebuah wilayah administrasi dapat mendorong peniruan, tidak

hanya ke SKPD lain di pemerintahan yang sama tetapi juga dalam wilayah pemerintahan lain. Sesudah provinsi

Jawa Barat berhasil menciptakan satuan kerja baru di pemerintah daerah untuk pengadaan barang dan jasa

secara elektronik, LGSP membantu menyebarkannya ke provinsi Sumatera Barat, yang segera menciptakan

satuan kerja serupa dengan mengambil model dari propinsi Jawa Barat. Kota Banda Aceh kemudian mencontoh

dengan melancarkan versi mereka sendiri dengan bantuan LGSP.

Keberhasilan penerapan metodologi perencanaan tindakan dan pemakaian maklumat pelayanan di seluruh satuan

kerja pemerintahan daerah di Deli Serdang, Sumatera Utara menarik perhatian para pimpinan di dua kabupaten

lain di Sumatera Utara—Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai—yang kemudian mengeluarkan keputusan yang

serupa bagi satuan kerja di pemerintah daerahnya agar menerapkan maklumat pelayanan dengan berdasarkan

pengalaman mereka sendiri untuk peningkatan pelayanan dalam pengembangan dan pendidikan usaha kecil

dan menengah. Kemudian, Tebing Tinggi, sesudah membuka pusat pelayanan terpadu untuk pengembangan usaha

daerah, mulai kedatangan tamu dari kabupaten-kabupaten lain yang tertarik untuk mencontoh pola tersebut.

Sistem informasi data pasien yang dikembangkan untuk Puskesmas di kotamadya Madiun, Jawa Timur, juga

menarik minat kabupaten lain di Madiun dan Kediri, Jawa Timur, yang mempersiapkan diri untuk menggunakannya

di Puskesmas lingkungannya sendiri, dengan memanggil Dinas Kesehatan Madiun dan konsultan sistem agar

memberikan pelatihan. Pada waktu yang bersamaan, lima Puskesmas di kabupaten Deli Serdang di Sumatera

Utara mempertimbangkan untuk mengikutinya begitu perangkat keras komputer mereka memadai.

Badan-Badan Yang Dapat Membantu Melembagakan Reformasi

Sebuah faktor penting dalam pelaksanaan—dan penerusan—reformasi adalah adanya lembaga swadaya

masyarakat, universitas dan pemberi layanan lain yang dapat mengadvokasi reformasi, menyediakan saran teknis,

dan memfasilitasi pelaksanaan agenda reformasi. Sebagai katalist, lembaga-lembaga tersebut mampu memotivasi

para pemangku kepentingan daerah, menjaga momentum selama proses reformasi yang sering kali berjalan

tidak jelas, memonitor dan mengevaluasi kemajuannya, dan bertindak sebagai lembaga pengawas untuk menjaga

produknya. Dalam beberapa pembaharuan di atas, pemerintah daerah membawa serta para penyedia pelayanan

dari universitas dan institusi lain untuk membuat bahan-bahan serta memberikan pelayanan konsultasi, dan

dengan demikian memperkuat prospek bahwa lembaga-lembaga ini dapat terus memberikan dukungan dan

menyebarkan pembaharuan bagi pemerintah-pemerintah daerah lainnya. Secara bertahap, pasar untuk pelayanan

konsultasi bertumbuh.

Misalnya, Pusat Pengembangan Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro di Semarang telah membantu

sejumlah Kantor Dinas Kesehatan Daerah dalam pengembangan maklumat masyarakat dan kebijakan asuransi

kesehatan untuk masyarakat miskin. Badan usaha swasta PT Inovasi Tritek Informasi Bandung membantu

pemerintah daerah membuat sebuah web-site untuk mengelola informasi masyarakat. Dan Pusat Kebijakan

Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta melatih pemerintah daerah dalam

mengkontrakkan pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk menggalakkan kemitraan swasta dan pemerintah.

LGSP merupakan ‘mediator’ awal antara lembaga-lembaga ini dengan pemerintah daerah, tetapi sekarang mereka

semua sedang mengembangkan bisnis sendiri secara independen. Pemerintah daerah membuka kerjasama usaha

dengan mereka dalam jangka waktu lama sehingga pembaharuan dapat dilembagakan dengan lebih mudah.


Page 11

11

Kerangka Kebijakan yang Memungkinkan

Sebagian dari kasus yang disebutkan di paragraf sebelumnya didukung oleh peraturan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Indonesia. Peraturan ini seringkali merupakan prasyarat yang memberikan kewenangan bagi para

pejabat daerah untuk maju. Peraturan tersebut juga membantu menciptakan pasar pelayanan konsultasi dalam

membantu pemerintah daerah melembagakan arahan-arahan tersebut. Departemen Dalam Negeri telah

membuat pembaharuan yang dimulai oleh LGSP, serta telah mendorong panduan pelatihan terkait dan

penerapannya, dan sekarang ini sangat berminat menyebarkannya di seluruh wilayah administrasi pemerintahan

di Indonesia. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Departemen Pekerjaan Umum

telah menyaksikan pendirian Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum di Aceh Jaya dengan

bantuan LGSP, mendorong pembuatan panduan pelatihan, dan memasukkannya ke dalam kurikulum pelatihannya.

Departemen di Pusat ini sudah mendiseminasikan kebijakan melalui proses sosialisasi, dan bermitra langsung

dengan lembaga pemberi jasa sampai pemberian pelatihan dan bahan-bahan.

Selama bulan April dan Mei 2009, Direktorat Jenderal Dekonsentrasi dan Kerjasama Departemen Dalam Negeri

menggulirkan kebijakan kerjasama daerah dan upaya strategis Peningkatan Pelayanan Publik dan diseminasikan

kepada sekitar lima ratus pejabat eksekutif di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui empat lokakarya

regional. Dalam lokakarya tersebut, disediakan tempat khusus untuk para penyedia jasa seperti yang sudah

disebutkan di atas agar dapat berinteraksi secara langsung dengan pemerintah daerah yang berminat.

Selanjutnya, Departmen Pekerjaan Umum mempunyai rencana untuk menggulirkan kebijakan mengenai

pembentukan BLUD-SPAM, yang pernah difasilitasi oleh LGSP di kabupaten Aceh Jaya, provinsi Aceh.

Kesimpulan dan Saran

LGSP sudah menunjukkan bahwa inisiatif reformasi harus dimulai dari tindakan inovatif yang sederhana, dimana

komitmen dan sumber relatif mudah didapat, dan bahwa hal tersebut akan membangkitkan rasa percaya diri

dan pengalaman sebelum dilakukan pengembangan dan perluasan. Pemerintah daerah bisa memperoleh manfaat

adanya bantuan dalam membina reformasi, memberikan advokasi, memfasilitasi kelompok pemangku kepentingan

dalam melaksanakan agenda reformasi, memonitor kinerja, dan mengawali serta mereplikasikan hasilnya.

Sebuah kajian yang dilaksanakan oleh LGSP5 menunjukkan bahwa sebaiknya dilakukan pembinaan kemitraan

antara konsultan dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas dan memberikan keterampilan kepada

pemerintah daerah setempat. Penciptaan pasar untuk pelayanan konsultasi dan advokasi mencakup jejaring

dan advokasi diantara lembaga profesional dan praktisi, badan pengawasan publik, dan organisasi pengawas

serta kelompok lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, perlu pengembangan pasar untuk instrumen6 yang

sesuai dengan pembangunan kapasitas, terutama instrumen yang dibantu pemerintah. Keefektifan instrumen

yang dibuat oleh proyek negara donor harus diuji bersama mitra pemerintah agar mendapat jaminan dari

pemerintah, serta dimasukkannya instrumen tersebut dalam kurikulum pelatihan pemerintah.

Bahkan tanpa reformasi birokrasi secara menyeluruh, masih mungkin memperkuat sistem berbasis prestasi

yang memberikan akreditasi kepada para konsultan, dan memberikan penghargaan dan insentif atas kinerja

baik pemerintah daerah dan mitra mereka saat ini. Program negara donor yang mengawali dan mendukung

perubahan harus membantu pemerintah daerah sehingga mereka siap mengelola pelayanan publik melalui sarana

5

Lihat Pemerintahan Daerah di Indonesia: Mengembangkan Pasar untuk Jasa Konsultan, LGSP, Jakarta 2009.

6

LGSP sudah mengembangkan beberapa alat antara lain Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik (STPP)

dan Kontrak Pelayanan Publik yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam kemitraan dengan konsultan.


Page 12

12

Local Governance Support Program

(LGSP) memberikan bantuan teknis guna

mendukung kedua sisi dalam tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance)

di Indonesia. Bagi pemerintah daerah, LGSP

membantu meningkatkan kompetensi

pemerintah dalam melaksanakan tugas-

tugas pokok di bidang perencanaan dan

penganggaran yang terintegrasi, mening-

katkan kemampuan dalam memberikan

pelayanan yang lebih baik serta mengelola

sumber daya. Bagi DPRD dan organisasi

masyarakat, LGSP memberi bantuan untuk

memperkuat kapasitas mereka agar dapat

melakukan peran-peran perwakilan,

pengawasan dan partisipasi masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan.

LGSP bekerja di lebih dari 60 kabupaten

dan kota di sembilan provinsi di Indonesia:

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Buku ini terwujud berkat bantuan yang

diberikan oleh United States Agency for

International Development (USAID)

berdasarkan kontrak dengan RTI Inter-

national nomor 497-M-00-05-00017-00,

mengenai pelaksanaan Local Governance

Support Program (LGSP) di Indonesia.

Pendapat yang tertuang di dalam laporan

ini tidak mencerminkan pendapat dari

USAID.

Program LGSP dilaksanakan atas kerja-

sama Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas), Departemen Dalam

Negeri, Departemen Keuangan,

pemerintah daerah dan organisasi

masyarakat dalam wilayah provinsi mitra

LGSP. Program LGSP didanai oleh USAID

dan dilaksanakan oleh RTI International

berkolaborasi dengan International City/

County Management Association (ICMA),

Computer Assisted Development

Incorporated (CADI) dan Democracy

International (DI). Program dilaksanakan

mulai 1 Maret 2005 dan berakhir 30

September 2009.

Tentang LGSP

Kantor Pusat LGSP

Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower I Lantai 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Tel:epon +62 21 515 1755

Fax: +62 21 515 1752

Email: info@lgsp.or.id

Website: http://www.lgsp.or.id

mereka sendiri, sambil mencari penyedia pelayanan jasa yang terpercaya untuk membantu mereka melaksanakan

hal tersebut. Dalam hal ini, universitas-universitas mungkin dapat memberikan jaminan terbaik dalam

pelaksanaan pelayanan yang nampaknya kehadirannya lama.

Singkatnya, pengalaman LGSP menunjukkan agar pembaharuan dalam manajemen pelayanan publik dapat

terlaksana dalam tingkat yang berarti, beberapa komponen harus sudah siap. Pertama, harus ada komitmen

jelas untuk perbaikan manajemen dalam satu atau dua bidang. Kedua, harus ada ‘pasar’ yang dapat

menggabungkan para pemangku kepentingan lokal dengan konsultan handal, menggunakan instrumen dan

metodologi yang dapat menginspirasikan tindakan dan sejauh mungkin diakui pemerintah.

Ketiga, pihak setempat yang saling bekerja sama harus melaksanakan itu dalam kurun waktu lama agar dapat

membangun kepercayaan dan rasa percaya diri, dan membangkitkan momentum yang cukup, komitmen politis

dan capaian agar keberhasilan demi perbaikan akan berkelanjutan. Keempat, para pelaku lokal harus secara

aktif mengejar dan mengambil peran penuh atas pembelajaran, jejaring, pembagian sumber, berbagi pengalaman,

dan peluang lain yang dapat membawa mereka ke capaian yang lebih tinggi. Terakhir—dan tidak mengherankan—

pendekatan paling efektif bagi peningkatan pelayanan nampaknya akan terus maju secara perlahan, dengan

menggunakan skema tindakan sebagai ‘batu susun’ untuk pelaksanaan perbaikan-perbaikan sederhana yang

mempunyai kemungkinan berhasil, dan akan terus bertahan sebelum menangani program perbaikan pelayanan

yang lebih rumit.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s