PENGEMBANGAN ALTERNATIVE KEBIJAKAN

Posted: 30 April 2011 in Uncategorized

 

PENGEMBANGAN ALTERNATIVE KEBIJAKAN

Metode Alternatif Kebijakan

 

Ketika Pembuat Kebijakan (Policy Makers) menghadapi masalah, terutama yang bersifat tidak terstruktur, maka ia dituntut mengembangkan berbagai alternative kebijakan sebelum sampai pada pilihan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang telah lolos dari proses seleksi karena dipandang lebih unggul daripada alternative kebijakan yang lain. Dalam proses seleksi harus mendasarkan pada criteria yang jelas.

Patton dan Sawicki (1987 : 182-185) Mengindentifikasikan beberapa metode yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk Mengembangkan Alternative Kebijakan sebagai berikut :

  1. Metode Status Quo

Suatu alternative dipilih apabila klien, Pemegang Otoritas, Kelompok Masyarakat /instansi merasa bahwa masalah yang ada dapat diperbaiki dengan alternative yang bersangkutan.

Untuk memilih alternative yang akan di adopsi perlu dilakukan evaluasi terhadap setiap alternative. Alternative dengan Status Quo ini dipilihdengan alas an :

  1. Tidak cukup dana untuk membuat alternative kebijakan baru
  2. Dengan kebijakan status quo dapat mengurangi tindakan resiko
  3. Dengan kebijakan status quo dapat mencapai sasaran kebijakan /program.
  4. Status Quo merupakan solusi yang bterbaik dikarenakan masalahnya sangat pelik sehingga tidak ada solusi yang optimal
  1. Metode Survai Cepat (Quick Surveys)

Analisis kebijakan dapat menanyakan kepada teman atau kelompok tertentu mengenai suatu masalah dan minta saran bagaimana memecahkan masalah tersebut. Ini dimaksud untuk mendapatkan berbagai ide yanag baik dalam memecahkan masalah. Metode ini dapat menghasilakan serangkaian daftar saran alternative kebijakan untuk kemudian diolah oleh analis kebijakan.

  1. Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Berbagai sumber literature seperti bukun dan jurnal berisi pengetahuan teoritik dan kasus dari berbagai bidang, seperti bidang perumahan,pendidikan, perpajakan,polusi dan sebagainya. Semuanya ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menawarkan alternative kebijakan dalam memecahklan masalah.

  1. Perbandingan dengan Pengalaman Nyata (Comparison Of Real-Worls Experiences)

Tujuan utama metode ini adalah untuk mengetahui pengalaman yang memperlihatkan bahwa suatu alternative dapat diimplementasikan. Contoh : belajar dari pengalaman pembangunan di Negara-negara dunia ketiga baik diAsiamaupun Amerika Latin pada tahun 1950-1960-an, kebijakan pembangunan yang tersentral tidak dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Oleh karenanya mulai dasawarsa 1970 banyak Negara berkembang mengadopsi decentralized planning approach.

  1. Metode Analogy, Metaphor, and Synetics

Analogi dan Metaphor digunakan untuk memecahkan masalah baik dalam hal mendefinisikan masalah maupun untuk membentu analis dalam mengindentifikasikan kemungkinan alternative. Sedangkan Synetics adalah metode pemecahan masalah dalam kelompok melalui diskusi sehingga kesempatan untuk menemukan alternatifnya meningkat.

  1. Curah Pendapat (Brainstorming)

Metode ini dapat dilakukan melalui konferensi yang kreatif guna menghasilkan serangkaian daftar (checklist) ide/gagasan untuk memecahkan masalah. Brainstorming menunjuk pada diskusi kelompok tentang masalah dan berbagai kemungkinan alternative pemecahannya.

Kriteria Seleksi

 

Dalam memilih alternative kebijakan public ada beberapa variable yang perlu dipertimbangkan, yakni :

1)      Kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. Alternative kebijakan yang dipilih harus mendukung tercapainya visi dan misi organisasi, karena kebijakan berfungsi sebagai instrument untuk mencapai visi dan misi organisasi.

2)      Applicable ( dapat diimplementasikan). Untuik menilai sebuah kebijakan yang baik bukan hanya dari sudut penggunaan susunan kata dan kalimat yang indah dan penetapan sasaran yang ideal atau tinggi, tetapi terlebih pada aspek fifibilitas kebijakan tersebut untuk diimplementasikan.

3)      Mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat artinya kepentingan public harus diletakkan sebagai pertimbangan utama oleh para policy makers.

4)      Mendasarkan pada kriteria penilaian yang jelas dan transparan. Hal ini berfungsi sebagai standar penilaian yang dapat diverifikasi oleh public.

Dalam hubungannya dengan criteria yang berfungsi sebagai standar penilaian bardach sebagaimana yang dikutip oleh patton dan sawicki mengajukan beberapa criteria yaitu :

1)      Kelayakan teknis (technical feasibility), apakah alternative yang dipilih dapat mengatasi pokok persoalan yang muncul. Ini mencakup dua sub-kriteria, yakni efektivitas dan kecukupan.efektivitas mencakup apakah alternative yang dipilih dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kecukupan menyangkut seberapa jauh alternative yang dipilih mampu mengatasi persoalan.

2)      Kemungkinan Ekonomik dan Financial artinya efesiensi ekonomi mempersoalakan apakah dengan menggunakan resources yang ada dapat memperoleh manfaat yang optimal. Sedangkan Keuntungan mempersoalkan perbandingan antara input dan output kebijakan.sedangkan efesiensi biaya mempersoalkan apakah tujuan dapat dicapai dengan biaya yang minimal.

3)      Kelayakan politik (political viability). Yang mencakup tingkat penerimaan, kepantasan, daya tanggap dan aspek keadilan.

4)      Kelayakan administrative. Mencakup sub-kriteria : otoritas, komitmen institusi, mkapasitas kemampuan aparatur baik konseptual maupun keterampilan dan dukungan organisasi dalam melaksanakan kebijakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s