SISTEM ADM KEUANGAN


KAJIAN TEORI

  1. A. Kajian teori

1. Sistem

a. Pengertian Sistem

Secara etimologi sistem berasal dari kata yunani yaitu systema-systematis yang asal katanya “synastanai” yaitu menempatkan bersama-sama.

Menurut rahman mulyawan (2004:13  ) Pengertian sistem dalam arti sempit yaitu suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu

Sistem secara luas merupakan kombinasi seperangkat bagian,unsur/elemen saling berkaitan erat dan berinteraksidan saling ketergantungan satu sama lain,sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang bulat,utuh danmempunyai tujuan dan fungsi tertentu.

Ciri ciri pokok dari sistem yaitu:

  1. Sistem merupakan suatu keseluruhan
  2. Suatu sistem mempunyai bagian-bagian
  3. Bagian bagian dalam suatu sistem berkaitan
  4. Suatu sistem bekerja untuk mencapai tujuan tertentu

Menurut Herber G.Hicks dalam Mulyawan (2004: 13) 3 aspek utama dalam suatu sistem yaitu:

  1. adanya interelasi (keterkaitan satu sama lain)
  2. interdependensi
  3. interacting (keterhubungan satu sama lain antar bagian-bagian dalam sistem)

Dalam arti luas sesuatu dapat disebut sistem apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

  1. terdiri dari beberapa unsur,elemen atau bagian
  2. elemen-elemen,unsur-unsur atau bagian-bagian satu sama lain jalin menjalin, pengaruh mempengaruhi terjadi interaksi dan interdependensi
  3. keseluruhan terpadu menjadi kesatuan yang utuh,suatu totalitas
  4. kesatuan mempunyai tujuan,fungsi/output tertentu.

b. Bagian-bagian Sistem

Dalam Mulyawan (2004:14-15) dijelaskan bagian bagian suatu sistem dinamakan komponen sistem/subsistem.sistem yang dipandang terbesar yaitu”supra sistem”.interaksi sistem meliputi 3 tingkat yaitu:input-konversi-output.input dan output merupakan interaksi antar sistem,dan konversi (perubahan transformasi) adalah interaksi antar komponen dalam sistem.

Interaksi(hubungan) dibedakan berdasarkan aspek-aspek tertentu yaitu:

  1. Jangkauan
    1. Intern

interaksi antar komponen/subsistem dalam satu sistem.didalam sistem adm misalnya:terjadi interaksi intern antara struktur organisasi,kepengawasan dan lain-laian dalam tingkat konversi.

  1. Ekstern

interaksi antara satu sistem dengan lain sistem dalam tingkat input dan output.misalnya:sistem ekonomis,politik dll.

  1. Sebab akibat
    1. Deterministik

apabila hubungan sebab akibat tidak pasti bahwa suatu komponen/sistem otomatis pasti terpengaruh atau tergantung dari komponen lain.

  1. Non Deterministik

apabila hubungan sebab akibat tidak pasti bahwa untuk dapat berfungsi sesuatu komponen tidak perlu bergantung dari sesuatu komponen (system lain)

  1. Sifat Pengaruhnya
    1. Fungsional, positif/ reinforcing pengaruhnya menunjang, memperkuat, mempercepat fungsi/pertumbuhan sub sistem
    2. Disfungsional,negatif /counter acting,bila pengaruhnya menghambat, mencegah / menetralisir

c. Klasifikasi Sistem

Menurut Drs.Bulizuar Buyung mengemukakan beberapa klasifikasi sistem yaitu:

  1. Sistem konkrit dan Sistem abstrak
    • Sistem konkrit yaitu sistem yang dapat dilihat,diraba serta berwaujud.
    • Sistem abstrak yaitu sistem yang tidak dapat dilihat bagaimana wujudnya, misalnya kepribadian,perekonomian,politik dan lain-lain.
  2. Sistem alamiah  dan Sistem buatan
  • Sistem alamiah yaitu sistem yang terjadi secara alami(tidak dibuat oleh manusia) sperti pegunungan,lautan danlain-lain
  • Sistem buatan yaitu sistem yang terjadi sebagai hasil ciptaan manusia seperti lalu lintas,televisi dll.
  • Sistem hidup yaitu sistem yang selalu berubah,tumbuh dan berkembang.seperti manusia dan kebudayaan
  • Sistem mati yaitu bersifat relatif statis dengan perubahan y6ang sangat lambat
  • Sistem terbuka yaitu sistem yang eksistensinya sangat dipengaruhi oleh berbagai sistem lain dan akibat pengaruh dari luar maka akan membawa suatu akibat sistem itu seperti tradisi
  • Sistem tertutup,tidak terpengaruh oleh sistem atau hal-hal lain
  • Sistem kompleks yaitu sistem yang subsistemnya demikian banyak,sehingga terjadi banyak hubungan antar sub sistemnya,seperti pendidikan
  • Sistem sederhana yaitu apabila jumlah subsistemnya sedikit
  1. Sistem hidup dan Sistem mati
  1. Sistem terbuka dan Sistem tertutup
  1. Sistem komplek dan Sistem sederhana

Karakteristik sistem menurut Schoderbek terdiri dari:interrelasi, interdependensi,holisme, sasaran, masukan dan keluaran, transformasi,entropi, regulasi, hierarki, diferensiasi, dan ekuifinaliti. Sedang sarjana lain, menunjukkan bahwa karakteristik sistem terdiri dari masukan, proses, keluaran dan umpan balik.

d. Sifat – sifat Sistem

Menurut Drs.Rahman Mulyawan M.Si(2004) sifat sifat suatu sistem yaitu :

a)      terdiri dari berbagai unsur/komponen dan dapat dilihat dari segi struktural fungsional

b)      komponen-komponen tersebut berhubungan satu sama lain terjadi interelasi,interaksi dll.

c)      Komponen-komponen tersebut secara keseluruhan terpadu menjadi kesatuan yang bulat

d)      Keseluruhan komponen sebagai suatu totalitas mempunyai tujuan,fungsi dan output tertentu.

Menurut Wugiono Ismail ada beberapa sifat sifat daru suatu sistem yaitu

  1. Pencapaian tujuan
  2. Kesatuan usaha
  3. Keterbukaan terhadap lingkungan
  4. Transformasi
  5. Hubungan antar bagian
  6. Mekanisme poengendalian

2. Administrasi

a. Pengertian Administrasi

Secara Etimologis  istilah administrasi berasal dari kata latin”ad”dan “ministrare”yang berarti melaksanakan,menerapkan dan kemudian berarti pula mengendalikan .bahasa prancis lama menyebutnya:”administer”yang kadang-kadang diterjemahkan menjadi management.

Banyak banyak pengertian administrasi yang dikemukanan oleh para ahli administrasi,ada pengertian administrasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial dalam pengertian yang luas.

Menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Dalam implementasinya, administasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Henry Faysol,Harold Koontz, George R. Terry dan lain-lain, diantaranya adalah fungsiperencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan.Salah satu bentuk rumusan pengertian adminitasi secara luas yangsederhanaantara lain menyebutkan :bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukanoleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usahabersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana danmelibatkan seluruh anggota kelompok.

Sedangkan dalam pengertian sempit, sebagai yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” ,Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuanringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

a.Pengertian Keuangan Daerah

Widjaja  (2001: 147)  menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam APBD.

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan,penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan.

Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan , penetapan, pelaksanaan pengawasan danperhitungan anggaran pendapatan dan belanjadaerah (Tjahjanulin Domai, 2002).

Sejalan dengan pengertian tersebut di atas Abdul Halim(2001) mengatakan, membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah : oleh karena itu anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan program kerjasuatu daerah dalam bentuk angka-angka selamasatu tahun anggaran.

b.Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Devas (1989) mengemukakan bahwa tujuan utama dari pengelolaan keuanagan daerah adalah:

  1. Pertanggung jawaban. Pemerintah daerah harus mempertanggung-jawabkantugaskeuangannya pada lembaga yang sah.
  2. Mampu memenuhi kewajiba.keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehinggamampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
  3. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkanpada pegawai yang jujur.
  4. Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah. Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan pemerintah daerahdengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.
  5. Pengendalian petugas keuangan pemerintahan daerah, dewan perwakilanrakyat daerah dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat Informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

Menurut Tjahjanulin Domai (2002) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah :

  1. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
  2. Setiap anggaran daerah yang dibuat / disusundiusahakan perbaikan-perbaikan dari anggarandaerah sebelumnya.
  3. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatanyang lebih terarah dan teratur dan memudahkanuntuk melakukan – pengawasan.
  4. Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apayang diprioritaskan dan dituju oleh PemerintahDaerah.
  5. Untuk menampung dan menganalisa sertamemudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan olehmasing-masing institusi.

Berkaitan dengan pemyataan diatas tujuan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri

sebagaimana sistem keuangan negara dalam pasal 23 ayat(3) UUD 1945,aspek keuangan daerah juga merupakan subsistem yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999.

Dalam pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah telah diatur oleh undang-undang.dengan pengaturan tersebut harapan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian wewenang,pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Secara khusus undang-undang nomor 25 tahun 1999 telah menerapkan landasn yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan keuangan daerah,antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut

  1. ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah sesuai dengan peraturan daerah
  2. sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah Diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
  3. kepala daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada dprd mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan
  4. laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah,sehingga dapat diketahui masyarakat.

c. Karakteristik Keuangan Daerah

Keuangan daerah Indonesia meliputi keuangan propinsi,kabupaten,kotamadya dan kelurahan atau desa.bagaimana keuangan daerah di Indonesia  pada saat ini mesti saja seperti halnya pada negara berkembang lainnya,sebagaimana dikemukakan oleh Horrad R.Aldefer dalam Mulyawan (2004: 8.6) umumnya mempunyai karakteristik antara lain:

  1. sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan umum daerah
  2. sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi dari pemerintahan pusat
  3. konstribusi pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya terhadap penerimaan daerah total adalah sangat kecil karena hampir semua pajak didaerah telah dijadikan pajak pusat dan dipungut oleh pemerintah pusat
  4. terdapatnya kontrol yang luas  oleh pemerintah pusat terhadap keuangan daerah
  1. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Prof.Drs.HAW.Widjaja (2001:150) mengemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah

  1. pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundangan yang berlaku,efisien,efektif,dan transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
  2. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Ketentuan ini berarti,bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.Dengan demikian pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD .

  1. tahun fiskal sama dengan tahun fiskal APBN
  2. semua penerimaan daerah dabn pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD .APBD ,perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah.
  3. APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

  1. dalam penyusunan APBD,pengangguran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dan jumlah yang cukup.
  2. jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang  terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Jumlah belanja yang diselenggarakan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidakcukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

  1. perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.
  2. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
  3. anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri
  4. daerah dapat membantu dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dibebankan dalam suatu tahum anggaran.

Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD,kecuali Dana Alokasi Khusus,pinjaman daerah dan dana darurat.

d. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Era Otonomi Daerah, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang telah adaantara lain adalah:

  1. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  2. Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan.
  3. Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan.
  5. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban keuangan Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Tugas Dekonsentrasi Tugas Pembantuan.
  7. Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
  8. Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah.
  9. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
  10. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
  11. Peraturan Daerah masing-masing daerah.
  12. Keputusan Kepala Daerah tentang sistemdan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

c.Pengaturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Widjaja (2001:152) ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganundangan yang berlaku.peraturan daerah tersebut mengatur tentang

  1. kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD
  2. kewenangan keuangan kepala daerah dan DPRD
  3. prinsip-prinsip pengelolaan kas
  4. prinsip-prinsipprinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang telah dianggarkan
  5. tata cara pengadaan barang dan jasa
  6. prosedur melakukan pinjaman daerah
  7. prosedur pertanggung jawaban keuangan
  8. dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Widjaja (2001:153) pedoman tentang pengurusan ,pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD ,pelaksanaan tatusahaan keuangan daerah dan penyususnan perhitungan ditetapkan dengan keputusan Mentri Dalam Negeri dan otonomi daerah

Hal-hal lain tersebut misalnya:

  1. penyusunan rencan anggran multi tahunan
  2. prosedur pergeseran anggaran
  3. sistem penatausahaan keuangan daerah dan proses penyusunan perhitungan APBD
  4. Prosedur penggunaan anggaran untuk pengeluaran tidak tersangka
  5. Proses penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah
  6. Jadwal dan garis besar muatan laporan pelaksanaan APBD ke DPRD
  7. Persetujuan tentang investasi keuangan daerah
  8. Proses perubahan APBD
  9. Proses penghapusan aset Daerah.

d.Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah dikenal adanya dua macam pengelolaan yaitu. Pertama: pengelolaan Umum Dalam hal ini Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan ini meliputi antara lain :

  • Fungsi perencanaan umum.
  • Fungsi pemungutan pendapatan.
  • Fungsi perbendaharaan umum daerah.
  • Fungsi penggunaan anggaran, serta
  • Fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban (Dedy, Dadang 2001)

Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum Kepala Daerah mendelegasikan sebagian keuangan Daerah atau seluruh Kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat pengelola keuangan daerah.Pengelolaan Khusus Dalam hal ini adalah bendahara umum daerah yang berwenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempcrtanggungjawabkan kepada kepala daerah (Abdul Halim 2001).

Dalam keuangan daerah daerah dikenal istilah otorisator,  ordonator. Kewenang anotorisator adalah kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran dan ataupenerimaan daerah serta wewenang untuk menguji tagihan,memerintahkan pembayaran dan atau penagihan sebagai akibat adanya tindakan “Otorisator”.Sedangkan kewenangan ordonator adalah wewenang ordanansi yang menimbulkan tindak anordonansi dibidang pendapatan daerah adalah berupa pembebanan dan tindakan pungutan terhadap wajib pajak, wajib bayar karena adanya hak tagih oleh daerah (Tjahjanulin Domai 2002).

e.Prinsip Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Dedy dan Dadang (2001) ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan keuangan daerah.pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan yang beriaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Sedangkan Abdul Halim (2001) mengungkapkan bahwa prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

  1. Akuntabilita
  2. Value for money
  3. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah
  4. Tranparansi
  5. Pengendalian
  6. Disiplin anggaran
  7. Efisien dan efektivitas anggaran
  8. Format anggaran

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas Tjahjanulin Domai ( 2002 ) mengatakan ada beberapa prinsip dalam mengelola keuangan daerah yaitu :

  1. Akuntabilitas : adalah kewajiban bagipengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.
  2. Tranparansi : yaitu dapat diketahui olehbanyakpihakmengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.
  3. Keterbukaan pemberian informasi secaraterbuka baik terhadap saran maupun kritikdari masyarakat.
  4. Aturan Hukum : pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang,Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

4.Good Governance

a.Pengertian Good Governance

Dalam KBBI good governance diterjemahkan berbeda beda ada sebagai tata pemerintahan yang baik,ada juga yang menerjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.jika good governance diterjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah,maka good governance dapat didefenisikan sebagai penyelenggara pemerintahan secara partisipatif,efektif,jujur,adil,transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintah(soffian efendi dalam azhari,dkk,(2002:187).

Didalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep good governance ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik.paradigma baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama mengurangi campuir tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transaparansi, akuntabilitas publik dan menciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi (Thoha,2004:78).

Worl bank memberikan defenisi governance sebagai”the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”.

Sejumlah perspektif muncul dari paradigma baru ini dan mendorong ramainya diskusi dan perdebatan diarena politik dan akademisi

United nation development programme(UNDP) merumuskan istilah good governance sebagai suatumexercise dari kewenangan politik,ekonomi dan administrasi untuk menata,mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya (UNDP,1997)

Secara umum good governance menunjuk pada proses pengelolaan pemerintah melalui keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidang ekonomi,sosial dan politik suatu negara dan penggunaan SDA,keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan,kejujuran,persamaan,efesiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Definisi umum good governance lihat dalam (Osborne dan Gaebler,1993) adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, termasuk (1) proses pemerintah dipilih, dipantau, dan digantikan, (2) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, dan (3) pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antara mereka. Unsur yang terakhir dapat dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan representasi

  1. Kewenangan

adalah hak pemerintah untuk membuat keputusan dalam bidang tertentu. Walaupun ini merupakan hak dari suatu pemerintah modern, namun yang terpenting adalahbagaimana melibatkan persepsi rakyat tentang tindakan yang perlu dilakukanpemerintah.

  1. Legitimasi diperoleh karena masyarakat mengakui bahwa pemerintah telah menjalankan peranannya dengan baik, atau kinerja dalam menjalankan kewenangan itu tinggi.
  2. Representasi diartikan sebagai hak untuk mewakili pengambilan keputusan bagi kepentingan golongan lain dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya.

b.Prinsip-prinsip Governance

Karim(2003:43)menyatakan ada 5 prinsip good governance yaitu

  • Transpransi
  • Kesetiaan
  • Daya tanggap
  • Akuntabilitas
  • Pengawasan

Tapi dalam situs http//www.good governance.orid disebutkan 8 prinsip good governance yaitu:

  1. Partisipasi

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga  untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyqangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

Menurut jewell dan siegall (1998:67) partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi.

Dilain pihak handoko (1998:31) menyatakan partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan,pelaksanaan dann pengawasan kegiatan dalam organisasi

Menurut jeff dan shah(1998:67) good governance digunakan untuk melihat partisipasi melalui tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah,tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran)) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan

  1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu(satrio 1996:92).prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali,menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

Menurut jeff dan shah (1998:68) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penegakan hukum yaitu:berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran hukum,meningkatnya (kecepatan dan kepastian),proses penegakan hukum, berlakunya nilai/norma domasyarakat (living law) dan adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai perubah kebenaran.

  1. Transparansi

transparansi adlah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah(notodisoerjo,2002:129)

Prinsip-prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melaqlui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk-produk dan informasi yang ada dipenyelenggara pemerintah maupun prosedur pengadaan

Menurut jeff dan shah (1998:68) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi yaitu bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah,meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

  1. Kesetaraan

Kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada semua unsur tanpa memandang atribut yang menempel pada subyek tersebut (Prasetya,2001:78).

Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahandidalam memperoleh informasiyang akurat dan memadai.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin untuk mendapatkan informasi,sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk daninformasi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah,maupun prosedur pengaduan.

Menurut jeff dan shah (1998:69) indikatoryang dapat digunakan untuk mengukur kesetaraan,yaitu:

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadappenyelenggaraan pemerintah,meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

  1. Daya tanggap

Daya tanggap(Responsiveness)merupakan kemampuan untuk memberikan reaksi yang cepat dan tepat dalam situasi khusus (Harsono,1999:90).prinsip ini meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap partisipasi masyarakat,tanpa kecuali.pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan.ini dapat berupa forum masyarakat,talk show,layanan hotline,prosedur komplain.Sebagai fungsi pelayanan masyarakat pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik mengumpulkan pendapat masyarakat

Menurut jeff dan shah (1998:69) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya tanggap,yaitu:

Meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah,tumbuhnya kesadaran masyarakat,meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan

  1. Wawasan Kedepan

wawasan merupakan cara pandang yang jauh melebihi jangka waktu sekarang (harsono,1999:56).dalam kaitannya dengan prinsip good governance wawsan yang dimaksud adalah wawasan kedepan dari pemerintah indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah.

Inti prinsip ini adalah membangaun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan,sehingga warga merasa memiliki dan  dan ikut bertanggung jawab terhadap daerahnya.

Menurut jeff dan shah (1998:69) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur wawasan kedepan,yaitu:

Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai,adanya dukungan dari pelaku dalam melaksanakan visi dan strategi dan adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.

  1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh (mardiasmo,2001:251).Prinsip ini mengandung makana meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan disegala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Istrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada ,dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban ,sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan penyelenggara pemerintah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Menurut jeff dan shah (1998:70) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas,yaitu:

Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah , tumbuhnya kesadaran masyarakat,meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat,dan berkurangnya kasus-kasus KKN.

  1. Efesiensi dan Efektivitas

Efesiensi berkaitan dengan penghematan keuangan ,sedangkan efektivitas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah (Handoko,1998:23).prinsip ini menjamijn terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Istrumen dasar efesiensi adalah komitmen politik sedangkan innstrumen pendukungnya adalah struktur pemerintahan yang sesuai kepentingan pelayanan masyarakat.,adanya standar-standar dan indikator kinerja untuk menilai efektivitas pelayanan,pembukuan keuangan yang memungkinkan diketahuinya satuan biaya dan adanya survei-survei kepuasan konsumen.

Menurut jeff dan shah (1998:71) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efesiensi dan efektivitas yaitu:

Efesiensi:

Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan,berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan iso pelayanan.dilakukannya swastanisasidari pelayanan masyarakat

Efektivitas :

Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran,pemborosan,penyalahgunaan wewenang,dan lain-lain) melalui media massa dan berkurangnya penyimpangan.

Menburut Lembaga administrasi negara (LAN) dalam yunus dkk (2006:305) telah menyimpulkan 9 aspek fundamental dalam perwujudan good governance,yaitu:

  • partisipasi (participation) : semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan,baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.
  • Penegakan hukum(rule of law) : partisipasi masayarakat dalam proses politik dan perumusan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum.tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat,partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis
  • Transparansi (transparency)

Menurut gaffar dalam yunus (2006:307) setidaknya ada 8 aspek mekanisme pengelolaan negara yang dilakukan secara transparan,yaitu:

  1. penetapan posisijabatan atau kedudukan
  2. kekayaan pejabat publik
  3. pemberian penghargaan
  4. penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
  5. kesehatan
  6. moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
  7. keamanan dan ketertiban
  8. kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat
  • Responsif (responsiveness) : pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

Gaffar dalam yunus dkk (2006:307) menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya itu,tapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat  untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut.

  • Konsensus (consensus orientation) : pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama.
  • Kesetaraan dan keadilan (equity),yakni kesamaan dalam perlakuan (treatment) dan pelayanan.asas ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan bahwa bangsa indonesia ini tergolong bangsa yang plural baik dilihat dari etnik,agama dan budaya.
  • Efektivitas (effectiveness) dan efesiensi (efficiency) : berdaya guna dan berhasil guna
  • Akuntabilitas (accountability) : pertanggungjawaban pejabat publik terhadapmasyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka.
  • Visi strategis (startegig vision) : pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang.kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan good governance,karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.

c. Indikator Keberhasilan Good Governance (Secara Makro dan Secara Sektoral)

Dalam praktek good governance perlu dikembangkan indikator keberhasilan pelaksanaan god governance itu.keberhasilan secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi makro atau tercapainya tujuan-tujuan pembangunan atau indikator quality of life yang dituju.untuk negara negara terkena krisis,misalnya dipakai indikator praktek good governence bisa dilihat seberapa jauh tercapainya tujuan reformasi p-embangunan seperti tercantum dalam TAP MPR No.8/1998 Bab III

  1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional
  2. mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbamngsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional
  3. menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan ,HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.
  4. meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan,agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s